6 pondok pesantren di sejumlah wilayah di Indonesia dilaporkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Merespon ini Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi buka suara.
- Nidya Putri
- Selasa, 14 Juli 2020 - 10:33 WIB
WowKeren - Klaster baru virus corona (COVID-19) yang muncul di salah satu pondok pesantren di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, sempat menggegerkan publik pekan lalu. Hingga saat ini telah dilaporkan ada enam pesantren yang menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengatakan perlu adanya kewaspadaan dalam hal pencegahan dan penanganan Corona. "PBNU akan dalam beberapa hari ke depan akan keluarkan surat edaran dari PBNU untuk melakukan langkah-langkah yang bisa bagaimana agar pesantren tidak menjadi tempat penyebaran yang lebih luas," ujarnya, Selasa (14/7). "Karena belajar dari kasus selama ini ada pesantren sudah jadi klaster penyebaran, ada enam pesantren maka harus jadi kewaspadaan kita semua."
Masduki mengatakan, pesantren yang menjadi klaster tersebar di berbagai daerah. Termasuk di Pesantren milik Ketua DPRD Rembang, KH Majid Kamil MZ atau Gus Kamil yang meninggal karena virus Corona.
"Pesantren yang sudah jadi klaster baru. Satu kayak Gontor, lalu ke dua pesantren, beberapa tempat, sudah ada kira-kira enam pesantren termasuk di tempat Gus Kamil, Ketua DPRD jadi salah seorang pimpinan pesantren di Sarang, Rembang. (klaster) ada di Magetan, di pesantren Tangerang," paparnya.
Menurut Masduki, harus ada tindakan penanganan dilakukan oleh pesantren yang menemukan kasus postif COVID-19. "Terhadap pesantren yang sudah masuk (pembelajaran) kemudian ada terpapar, harus dilakukan langkah karantina terhadap yang sudah positif, yang lain harus dilakukan tes, kan sepeti itu," tuturnya.
Selain itu, bagi pesantren yang belum melakukan kegiatan belajar mengajar maka sebaiknya kegiatan belajar mengajar ditunda terlebih dahulu. "Kalau berangkat dari internal pesantren, sampai saat ini ada semacam imbauan untuk tunda santri masuk pesantren, saat ini mengingat COVID-19 tidak semakin reda," ungkapnya.
Namun, jika sudah ada kegiatan belajar mengajar tapi belum ada kasus, sebaiknya dilakukan rapid test. Hal ini diperlukan sebagai langkah pencegahan.
"Terhadap pesantren yang sudah membuka, maka dilakukan rapid test secara masif, saya kira cara seperti inilah yang harus kordonasikan pimpinan pesantren dengan gugus tugas setempat," katanya. "Kalau nggak, ini semakin parah, kalau semisal terjadi ada COVID-19. Bisa menjadi tertular pada yang lain."
Sementara itu, Rabithah Ma'ahid al Islamiyah (RMI) yang merupakan lembaga dari NU yang mengurusi masalah pondok pesantren mengatakan, pihaknya selalu mensosialisasikan protokol kesehatan di lingkungan pondok. Namun, ada beberapa tantangan dalam proses pelaksanaan tersebut.
"NU melalui lembaga dan badannya yang berkaitan dengan pesantren, seperti RMI NU terus melakukan sosialisasi pelaksanaan protokol di pesantren-pesantren," kata Ketua RMI NU Abdul Ghofar Rozin. "Memang bukan hal mudah karena masyarakat kita dan para santri belum terbiasa, misalnya memakai masker. Tapi alhamdulillah kesadaran terus meningkat dari waktu ke waktu."
(wk/nidy)
