Industri Pariwisata RI Rugi Hingga Rp 85 Triliun, Stimulus Pemerintah Disebut Belum Cukup Efektif
Nasional
Efek Corona untuk Pariwisata

Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan para perwakilan asosiasi di industri pariwisata pada hari ini untuk membahas perkembangan kondisi industri pariwisata termasuk pelaku di dalamnya.

WowKeren - Pandemi corona berdampak buruk ke sejumlah industri di Indonesia, salah satunya industri pariwisata. Komisi X DPR RI lantas menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan para perwakilan asosiasi di industri pariwisata terkait hal ini.

Rapat yang digelar pada Selasa (14/7) hari ini membahas tentang perkembangan kondisi industri pariwisata termasuk pelaku di dalamnya. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani lantas memaparkan dampak pandemi corona terhadap sektor perhotelan dan restoran.


Menurut Hariyadi, total kerugian di kedua sektor ini bisa mencapai Rp 70 triliun. Apabila ditambah dengan maskapai penerbangan dan operator tur, maka kerugian bisa mencapai Rp 85,4 triliun.

"Kerugiannya untuk sektor hotel itu adalah Rp 30 triliun, dan restoran itu Rp 40 triliun sampai dengan April yang lalu," terang Hariyadi. "Lalu, kerugian untuk maskapai penerbangan US$ 812 juta (setara Rp 11,4 triliun) dan untuk tour operator itu adalah Rp 4 triliun."

Pemerintah diketahui telah memberikan sejumlah stimulus untuk industri pariwisata. Namun, Hariyadi menilai bahwa stimulus yang diberikan belum cukup efektif untuk menutupi kerugian akibat pandemi corona ini. "Stimulus yang diberikan relatif kurang efektif," tutur Hariyadi.

Sebagai contoh, Hariyadi membahas soal stimulus fiskal PPh21. Stimulus fiskal ini dinilai tak terasa manfaatnya karena pada kenyataannya, mayoritas pekerja kini menerima kurang dari gaji normal mereka.

"PPh21 ini akan efektif kalau pekerjanya itu menerima gaji Rp 200 juta per tahun atau Rp 16,67 juta per bulan," jelas Hariyadi. "Tapi kan kenyataannya banyak karyawan yang dirumahkan atau dicutikan di luar tanggungan perusahaan."

Selain itu, stimulus PPh22 juga dinilai tak banyak memberi manfaat karena ditujukan untuk impor. Sedangkan PPh25 juga dinilai demikian karena potongan pajaknya tidak tepat lantaran banyak perusahaan merugi.

"PPh25 ini untuk sektor pariwisata itu mayoritas mungkin 90% itu pasti mendapat kerugian jadi sebetulnya tidak bayar PPh25 karena rugi, tapi karena di dalam PMK 44 Tahun 2020 disampaikan bahwa diberikan potongan 30%, maka kita tetap harus membayar 70% terhadap kinerja kita tahun lalu," terang Hariyadi. "Jadi kalau tahun lalu misal untungnya Rp 1,2 miliar, maka kita harus bayar Rp 100 juta per bulan, nah ada potongan 30%, jadi harus bayar Rp 70 juta, padahal pada akhir tahun itu sudah pasti rugi, jadi bukannya kita ditolong malah jadi beban."

Meski demikian, ada sejumlah stimulus dan kebijakan yang dianggap cukup efektif menyelamatkan industri pariwisata. Di antaranya adalah relaksasi pembayaran utang terhadap lembaga keuangan serta Surat Menteri Perindustrian No. 4 & 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menaker tentang THR.

"Ini berjalan karena kebetulan pihak perbankan juga membutuhkan kesepakatan restrukturisasi tersebut, karena kalau tidak tercapai ini, maka pihak bank harus mencadangkan yang lebih besar untuk kredit yang bermasalah," pungkas Hariyadi. "Surat edaran Menteri Perindustrian pada waktu PSBB ini juga bermanfaat karena sebagian besar dari manufaktur kita itu jalan, nah itu hubungannya untuk industri paling tidak itu sebagian perusahaan atau hotel yang dekat dengan industri, bisnisnya masih jalan, masih ada tamunya, industrinya tidak berhenti dan SE Menaker ini juga membantu perusahaan untuk dapat membayar sebagian atau menunda sampai akhir tahun untuk THR-nya."

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts