WowKeren - Dana sebesar Rp 36,5 miliar dikucurkan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bantuan tersebut diberikan usai kondisi pengungsi Palestina memburuk di tengah pandemi corona dan juga rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

Retno menjelaskan bahwa dana miliaran rupiah tersebut diberikan melalui sejumlah cara. Di antaranya adalah melalui pemerintah Presiden Mahmoud Abbas dan melalui organisasi PBB untuk urusan pengungsi Palestina (UNRWA) masing-masing sebesar USD 1 juta (Rp 14,6 miliar), serta Palang Merah Internasional (ICRC) senilai USD 500 ribu (Rp 7,3 miliar).

"Indonesia tidak saja terus memberikan dukungan politik terhadap Palestina, namun juga dukungan keuangan dan dukungan dalam bentuk lain," jelas Retno dalam webinar, dilansir CNN Indonesia pada Jumat (17/7). "Termasuk pemberian pengembangan kapasitas."

Selain itu, Retno juga sempat menyatakan bahwa Indonesia telah memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk Palestina senilai lebih dari USD 8 juta atau setara Rp 117 miliar selama 10 tahun terakhir. Adapun bantuan pengembangan kapasitas tersebut terdiri dari 170 jenis pelatihan untuk lebih dari 2 ribu warga Palestina.

Selain itu, Indonesia juga disebut telah mengeluarkan kebijakan bebas pajak bagi dua produk unggulan Palestina, yaitu kurma dan buah zaitun. "Intinya, we walk the talk (kami beraksi sesuai omongan)," kata Retno.

Lebih lanjut, Retno juga mengungkapkan bahwa DPR RI juga tengah mengupayakan suara parlemen dunia untuk menentang rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Pernyataan Bersama Menentang Aneksasi Israel disebut telah dikirim untuk anggota parlemen di seluruh dunia.

Pernyataan tersebut telah berhasil mengumpulkan 232 tanda tangan anggota parlemen dari 34 negara. Adapun suara yang terkumpul tersebut rencananya akan disampaikan dalam berbagai forum antar-parlemen global dan regional.

Dalam kampanye Pemilu pada Maret lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji akan mencaplok kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel. PM Israel tersebut sebelumnya berencana untuk memulai proses aneksasi itu pada 1 Juli 2020 lalu.

Namun, rencana pencaplokan tersebut harus ditunda karena pemerintahan Israel kini juga berjibaku dengan pandemi corona. Selain itu, kecaman keras dari dunia internasional juga membuat rencana aneksasi ini tertunda.