Tak beda jauh dengan dua pendahulunya, alasan pengunduran diri PGRI adalah karena mereka menganggap proses seleksi ormas untuk POP Kemendikbud bermasalah.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 24 Juli 2020 - 13:38 WIB
WowKeren - Seleksi Program Organisasi Penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menuai sorotan. Dua organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah menyatakan mundur dari seleksi ini.
Kini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) rupanya ikut mengikuti jejak kedua organisasi tersebut. PGRI menyatakan mundur dari POP.
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi menyatakan keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi sejumlah jajarannya yang berasal dari pengurus daerah, Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI. Dalam rapat tersebut PGRI memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP.
"PGRI memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," kata Unifah Rosyidi dalam surat resmi pengunduran diri seperti dilansir Suara, Jumat (24/7). Alasan PGRI untuk mundur tidak jauh beda dengan dua pendahulunya.
PGRI beralasan jika proses seleksi ormas untuk POP bermasalah. "Kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas," jelas Unifah.
Tak hanya itu, penggunaan dana negara yang diberikan juga tidak sedikit. Sehingga sudah seharusnya jika dana hibah itu digunakan dengan kehati-hatian.
"PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar," lanjut dia. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah untuk menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari."
Lebih jauh, ia menyebut jika akan lebih baik jika dana tersebut dipergunakan untuk membantu guru, tenaga kependidikan, serta para siswa yang terdampak COVID-19. PGRI lalu mengingatkan Kemendikbud soal pemenuhan kekosongan guru mengingat selama 10 tahun belum dilakukan rekrutmen.
"PGRI mengharapkan Kemendikbud memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru," tegas Unifah. "Akibat tidak ada rekrutmen selama 10 tahun terakhir."
Kendati demikian, PGRI menegaskan akan tetap berkontribusi membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan Indonesia. Hal ini dilakukan melalui PGRI Smart Learning & Character Center (PGSLCC).
(wk/zodi)
