Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik keras mengenai rencana pemerintah yang akan membuka sekolah tatap muka di tengah pandemi virus corona.
- Ruth Meliana
- Selasa, 11 Agustus 2020 - 15:04 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia telah mengizinkan sekolah tatap muka di zona kuning untuk dibuka kembali. Keputusan tersebut langsung menuai beragam reaksi, salah satunya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memberikan kritikan tajam.
KPAI menyatakan ketidaksetujuannya terkait kembalinya pelajar ke sekolah di tengah pandemi virus corona. Menurut KPAI, pembelajaran tatap muka di zona kuning COVID-19 sangat membahayakan anak-anak.
Komisioner KPAI, Retno Listyarti mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum mengizinkan sekolah kembali dibuka. Pasalnya, masih banyak perbaikan para praktik pembukaan sekolah di tengah pandemi virus corona yang perlu diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Retno lantas mencontohkan temuan dari KPAI saat melakukan pegawasan pembukaan sekolah di zona hijau. Adapun kegiatan belajar mengajar yang diawasi KPAI ada di 15 sekolah di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Dalam pengawasan itu, KPAI hanya menemukan satu sekolah saja yang siap membuka sekolah di tengah pandemi.
Kondisi tersebut tentunya cukup membuat KPAI sangat resah dengan rencana pemerintah yang akan membuka sekolah bahkan di zona kuning. Terlebih, pemerintah dinilai tidak memiliki protokol maupun komite khusus untuk menangani rencana pembukaan sekolah di Tanah Air.
”Harusnya daftar periksa apa saja yang harus disiapkan termasuk membentuk tim gugus tugas COVID-19 di sekolah,” ujar Retno seperti dilansir dari VOAIndonesia, Senin (10/8). “Ini kan akan berkesinambungan.”
”Harus ada tim yang sebenarnya memantau soal kedisplinan, ketaatan warga sekolah,” sambungnya. “Apakah betul ada hand sanitizer, sabun, tisu lalu bagaimana SOP dibuat seperti ketika anak datang sekolah, di dalam kelas.”
Terakhir, KPAI mengingatkan pemerintah untuk tidak main-main dalam rencana pembukaan sekolah tatap muka. Apalagi, keputusan tersebut menyangkut nyawa dan kesehatan para pelajar Tanah Air.
“Jadi dalam kondisi pandemi ini yang paling utama adalah hak hidup,” tegas Retno. “Yang kedua, hak sehat. Yang ketiga, baru hak pendidikan. Jadi kalau disuruh memilih milih hak hidup dan sehat yang utama.”
(wk/lian)
