WowKeren - Qatar mengaku enggan mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, serta memilih tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri Qatar, Lolwah Alkhater.

Alkhater mengatakan bahwa Qatar menutup peluang normalisasi, setidaknya hingga negara Zionis itu menyelesaikan konfliknya dengan Palestina. "Kami tidak berpikir bahwa normalisasi adalah inti dari konflik ini dan karenanya tidak bisa menjadi jawabannya. Inti dari konflik ini adalah tentang kondisi drastis yang dialami Palestina 'sebagai orang tanpa negara, hidup di bawah pendudukan'," terang Alkhater.

Alkhater juga mengisyaratkan bahwa pemboikotan tiga tahun terhadap Qatar kemungkinan akan segera berakhir. "Dalam beberapa bulan terakhir, ada pesan dan utusan yang bolak-balik (memasuki Qatar). Masih terlalu dini untuk membicarakan tentang terobosan nyata, tapi beberapa pekan mendatang mungkin (kami) akan mengungkapkan sesuatu yang baru," ujarnya menambahkan.

Alkhater menolak untuk mengidentifikasi negara mana yang memboikot Qatar. Namun, di masa lalu, para pejabat Qatar mengatakan prioritas akan diberikan untuk memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi.

Komentar Alkhater ini muncul saat upacara penandatanganan Abraham Accords antara Bahrain, UEA dan Israel di Gedung Putih, Amerika Serikat, pada Selasa (15/9) waktu setempat.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Bahrain serta Menteri Luar Negeri UEA. Seremoni di halaman Gedung Putih dihadiri ratusan orang, namun tidak ada jabat tangan karena kekhawatiran penularan COVID-19.

Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatur perjanjian bersejarah itu pada bulan lalu menjelang pemilihan umum AS. Trump mengatakan perjanjian itu akan menjadi dasar perdamaian komprehensif di Timur Tengah. Presiden dari Partai Republik itu juga mengatakan bahwa perjanjian damai antara Israel, UEA, dan Bahrain itu akan mengakhiri konflik dan perpecahan di kawasan Timur Tengah.

"Berkat keberanian para pemimpin dari ketiga negara ini, kami mengambil langkah besar menuju masa depan di mana orang-orang dari semua agama dan latar belakang hidup bersama dalam damai dan kemakmuran," kata Trump.

Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan UEA pada Agustus 2020.

Kesepakatan normalisasi itu menuai kecaman publik Palestina. Mereka menyebut kesepakatan tidak mengakomodir kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka.

Otoritas Palestina mengatakan setiap kesepakatan dengan Israel harus didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002 dengan prinsip "tanah untuk perdamaian" dan bukan "perdamaian untuk perdamaian" seperti yang dipertahankan Israel.