Setuju dengan pernyataan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah kini ikut mendesak Pemerintah Indonesia untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di tahun ini.
- Ruth Meliana
- Senin, 21 September 2020 - 15:11 WIB
WowKeren - Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak di tahun ini terus mendapatkan kritikan dan penolakan dari berbagai pihak. Salah satu penolakan datang dari Muhammadiyah yang mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
Pimpinan Pusat Muhammdiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pilkada lantaran Indonesia masih berjuang melawan pandemi virus corona. Penyelenggaraan Pilkada dinilai Muhammadiyah berpotensi meningkatkan kasus COVID-19 dan mengancam keselamatan masyarakat Tanah Air.
"Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya," kata Sekretaris Umum Abdul Mu'ti dalam konferensi pers secara daring seperti dilansir dari CNNIndonesia, Senin (21/9). "Penundaan dilakukan sampai keadaan memungkinkan."
PP Muhammadiyah lantas meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengevaluasi kembali penyelenggaraan Pilkada Serentak. Muhammadiyah menyoroti klaster-klaster baru yang terus bermunculan dalam pelaksanaan Pilkada.
"Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru," ujar Mu'ti. "Bahkan kita liat kekhawatiran semua pihak pelaksanaan pilkada gak mematuhi protokol, perayaan-perayaan dilakukan, dan pengumpulan massa terjadi."
Sebagai informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mencatat berbagai pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 selama tahap pendaftaran. Tercatat, sudah ada 316 bapaslon dari 243 daerah yang dilaporkan melakukan pelanggaran di tengah pandemi virus corona.
Dalam kesempatan ini, Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja para menterinya selama pandemi virus corona. Hal ini dinilai dalam membuat penanganan pandemi virus corona di Indonesia menjadi maksimal.
"Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," desak Mu'ti. "Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian."
Desakan Muhammadiyah untuk menunda Pilkada ini seolah menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebelumnya, PBNU juga telah mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 demi keselamatan masyarakat di tengah pandemi virus corona.
(wk/lian)
