Tuntutan untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di masa pandemi corona terus berdatangan dari banyak pihak, salah satunya dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
- Bertilia Puteri
- Senin, 21 September 2020 - 17:23 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo tetap bersikeras menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2020 mendatang, meski pandemi corona belum mereda. Menurut Jokowi, tidak ada satu pun yang tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir sehingga Pilkada ada baiknya tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
Padahal, tuntutan untuk menunda Pilkada di masa pandemi corona terus berdatangan dari banyak pihak, salah satunya dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Jusuf Kalla, pelaksanaan Pilkada sebaiknya ditunda hingga proses vaksinasi COVID-19 dilakukan.
"Kalau kita buka vaksin barulah COVID ini menurun. Dan banyak, perkiraan vaksin itu sudah mulai akan divaksinasi mulai Februari- Maret," ungkap Jusuf Kalla dilansir CNN Indonesia pada Senin (21/9). "Jadi kalau (vaksinasi) sudah berlangsung itu COVID menurun."
Lebih lanjut, Jusuf Kalla yang mendampingi Jokowi di periode pertamanya ini menilai bahwa penundaan Pilkada tidak berpengaruh signifikan pada peralihan kepala daerah. Jusuf Kalla menyebutkan bahwa kepala daerah di 270 wilayah yang akan menggelar Pilkada baru akan habis masa jabatan pada 2021 mendatang.
Apabila nantinya masa jabatan para kepala daerah tersebut sudah habis, maka bisa digantikan oleh pejabat sementara (Pjs) atau pelaksana tugas harian (Plt). Menurut Jusuf Kalla, situasi tersebut tidak akan menimbulkan perubahan yang signfikan di pemerintahan.
"Kalau pun sudah melewati masa jabatannya itu kan ada pejabat sementara yang dapat menangani hal tersebut," ungkap Jusuf Kalla. "Jadi ini biasa saja."
Selain itu, Jusuf Kalla juga khawatir Pilkada pada Desember 2020 mendatang bisa memicu potensi penularan COVID-19 yang lebih besar. Ia berkaca pada tahap pendaftaran Pilkada pada 4-6 September 2020 lalu, dimana pemerintah dinilai tak bisa mengontrol kerumunan massa.
Jusuf Kalla cemas situasi serupa terjadi di masa kampanye dan pencoblosan. Ia juga menilai hingga kini masih belum ada jaminan aturan protokol kesehatan sesuai Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 bisa diterapkan di tahapan Pilkada selanjutnya.
"Walaupun dibatasi 100 orang siapa yang bisa menjamin. Pencoblosan kan enam jam, kira-kira 300-400 orang, tentu sulit untuk membatasi itu," tutur Jusuf Kalla. "Perhitungannya sore-sore, saksi- saksi ingin mengetahui itu diatasi, tapi tentu juga punya risiko."
Oleh sebab itu, pemerintah dinilai harus bisa mengambil pilihan terkait keputusan penundaan atau kelanjutan Pilkada 2020. "Jadi sekarang menjadi pilihan kesehatan apa demokrasi? Atau kesehatan warga atau Pilkada. Mana yang kita pilih, saya kira tujuannya kesehatan masyarakat," pungkas Jusuf Kalla.
(wk/Bert)
