Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) yang tersusun atas berbagai lapisan masyarakat terus menyuarakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah yang sudah mengesahkan RUU Cipta Kerja.
- Elvariza Opita
- Senin, 05 Oktober 2020 - 19:54 WIB
WowKeren - DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja dari Omnibus Law yang terus menjadi polemik tersendiri. Keputusan ini tercapai dalam Sidang Paripurna DPR bersama Pemerintah pada Senin (5/10), dengan disepakati 7 partai dan ditolak 2 lainnya.
Namun atas keputusan ini, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) akhirnya menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR. FRI sendiri merupakan kelompok masyarakat yang tersusun atas berbagai elemen yang sepakat menolak RUU Cipta Kerja.
"Rakyat menuntut hentikan pembahasan dan batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dan Parlemen telah melakukan pengkhianatan kepada rakyat dan Konstitusi," kata Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin, lewat sebuah keterangan tertulis.
Ia mengecam pembahasan RUU Cipta Kerja yang begitu kilat dan di tengah pandemi COVID-19. Situasi itu membuat rakyat sedang dalam kesusahan besar dan terancam menghadapi krisis akibat resesi ekonomi.
"(Hal ini) menunjukkan pemerintah dan DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor," kata Asep, dikutip Tempo. Oleh karena itu, FRI pun mengecam seluruh pihak yang mencoba mempreteli hak buruh dan warga dalam menolak RUU kontroversial tersebut dengan cara mogok kerja.
"FRI mengingatkan bahwa berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi, sehingga tidak boleh dihapuskan oleh niat jahat pemerintah," tegas Direktur YLBHI, Asfinawati. YLBHI sendiri sebelumnya sempat mengkritik keras telegram larangan aksi mogok kerja nasional yang dikeluarkan Kapolri. "Dan DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang hanya akan menghadirkan penjajahan gaya baru."
Sebagai informasi, jutaan buruh dilaporkan siap melakukan aksi mogok kerja nasional pada Selasa (6/10) sampai Kamis (8/10) sehubungan dengan pengesahan RUU Cipta Kerja. Namun rencana mogok nasional yang diikuti dengan potensi terjadinya demo terus ditentang aparat serta pemerintah.
FRI sendiri terus mendukung perluasan upaya mosi tidak percaya kepada DPR dan pemerintah karena pengesahan RUU ini. "Lakukan aksi-aksi baik di dunia maya maupun dunia nyata untuk menggagalkan Omnibus Law dengan segala cara, lewat segala media," pungkas Asep.
(wk/elva)
