DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Sidang Paripurna pada Senin (5/10). Hal ini langsung diikuti penolakan besar-besaran, termasuk lewat tagar di Twitter.
- Elvariza Opita
- Senin, 05 Oktober 2020 - 20:43 WIB
WowKeren - DPR RI dan pemerintah resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law menjadi UU pada Senin (5/10). Keputusan ini jelas langsung menjadi pembahasan panas mengingat RUU-nya sendiri menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Bahkan jutaan buruh dilaporkan siap menggelar aksi mogok kerja nasional demi menjegal pengesahan UU tersebut. Namun nyatanya upaya menyampaikan pendapat ini juga dihalangi lewat tidak turunnya izin aparat sampai "ancaman" sanksi dari para pengusaha.
Di tengah situasi tersebut, dunia maya pun tidak kalah panas dalam menanggapi pengesahan UU Cipta Kerja. Beleid yang disebut-sebut menurunkan besaran pesangon terhadap buruh itu memicu amarah warganet, hingga beberapa tagar langsung menguasai trending topic Indonesia.
Beberapa di antaranya seperti #tolakomnibuslaw yang pada Senin (5/10) memuncaki daftar trending topic. Kemudian ada #MosiTidakPercaya, #TolakRUUIblisOmnibusLaw, #GagalkanOmnibusLaw, #JegalSampaiGagal, dan UU Cilaka.
Selain itu, beberapa kata kunci lain juga ikut meramaikan trending topic seperti "Wakil Rakyat", yang menariknya diimbangi dengan "Dewan Penghianat Rakyat", "Indonesia", "DPR Live" serta "Demokrat". Hal ini tak lepas dari rasa kecewa masyarakat mendapati RUU kontroversial itu resmi disahkan dalam Sidang Paripurna.
"Demi apa sih? #tolakomnisbuslaw bener-bener nggak dilihat sama sekali ya?" cuit @us***en. "Namanya juga DPR Dewan Perwakilan Rakyat ya kesejahteraan nya juga meraka wakili... Udah sejahtera lupa rakyat #tolakomnisbuslaw #DPRRIKhianatiRakyat," tambah @je***d_.
Di sisi lain, RUU Cipta Kerja sudah resmi disahkan di Sidang Paripurna pada Senin (5/10). Total 7 dari 9 fraksi partai yang ada menyetujuinya, dengan PKS dan Demokrat yang menolak. Partai Demokrat sendiri sampai memutuskan walk out usai keinginan mereka untuk menyampaikan pendapat tak diizinkan oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) yang mewakili berbagai lapisan masyarakat gencar menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR RI karena pengesahan RUU ini. Mereka pun "mengabaikan" larangan aksi massa lantaran meyakini hak berdemokrasi sudah diatur dalam undang-undang.
(wk/elva)
