Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian, dijadwalkan berkunjung ke Nigeria, Mesir, dan Maroko pekan ini. Ini menjadi salah satu upaya untuk menurunkan ketegangan dan sikap anti-Prancis.
- Luthfiatun Nisa
- Jumat, 06 November 2020 - 19:34 WIB
WowKeren - Prancis dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengirim utusan khusus ke negara-negara Muslim. Dilansir dari The Guardian, utusan itu akan bertugas menjelaskan maksud Presiden Emmanuel Macron tentang sekularisme Prancis dan kebebasan berekspresi.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, dijadwalkan berkunjung ke Nigeria, Mesir, dan Maroko pekan ini. Ini menjadi salah satu upaya untuk menurunkan ketegangan dan sikap anti-Prancis.
Awal pekan ini Macron juga berbicara melalui telepon dengan Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dalam percakapan itu Macron mencoba meredakan ketegangan serta mencoba meluruskan kesalahpahaman.
Pada saat yang sama, Macron juga mempertahakan nilai-nilai yang dianut Prancis selama ini. Menurut kantor kepresidenan Prancis, Abbas dan El-Sissi telah menyatakan dukungan mereka.
El-Sissi mengatakan bahwa hidup saling berdampingan seharusnya ditingkatkan melalui dialog, pemahaman, saling hormat, dan tanpa prasangka pada ikon keagamaan.
Sebelumnya, pernyataan Macron mengenai sekularisme dan kebebasan berekspresi dinilai amat eksplisit maupun tersiran amat kuat. Pernyataannya bahkan membuat terkejut sejumlah pejabat Prancis sendiri.
Macron sendiri telah memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang dinilai menyudutkan umat Muslim. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Macron berusaha menjelaskan kondisi negaranya dan juga perannya sebagai pemimpin negara.
"Saya memahami sentimen yang diungkapkan dan saya menghormati mereka (umat Islam). Namun, Anda juga harus memahami peran saya sekarang, mempromosikan ketenangan dan juga melindungi hak-hak ini (kebebasan berbicara)," kata Macron.
Macron lantas mengaku bahwa ia akan selalu membela negaranya akan prinsip kebebasan berbicara, menulis, berpikir, serta menggambar. Meskipun, kini ia menyadari pembelaannya terhadap karikatur Nabi Muhammad telah membuat marah umat Muslim di seluruh dunia.
Karikatur itu, ujar Macron, bukan proyek pemerintah tapi muncul dari surat kabar bebas dan independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Namun Macron membela penerbitan ulang karikatur tersebut yang menandai pembukaan persidangan atas serangan mematikan terhadap staf majalah Charlie Hebdo pada 2015 lalu, ketika kartun Nabi Muhammad dipublikasikan pertama kali di Paris.
"Saat ini di dunia ada orang yang mendistorsi Islam dan atas nama agama yang mereka klaim untuk dibela, mereka membunuh, mereka membantai. Hari ini ada kekerasan yang dilakukan oleh beberapa gerakan ekstremis dan individu atas nama Islam," imbuh Macron.
Kisruh ini bermula setelah majalah satire Prancis, Charlie Hebdo, mengumumkan menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad pada September lalu. Penerbitan ulang dilakukan untuk menandai dimulainya persidangan penyerangan kantor mereka terkait karikatur itu pada 7 Januari 2015 silam.
Ketika itu, 12 orang termasuk beberapa kartunis terkemuka, tewas dalam serangan yang dilakukan dua bersaudara, Said dan Cherif Kouachi, di kantor Charlie Hebdo, Paris.
Sejumlah politikus Prancis, terutama partai sayap kanan Front Nasional pimpinan Marine Le Pen, mendukung penerbitan karikatur itu serta menghubungkan aksi teror dengan ajaran Islam dan menyuarakan ujaran anti-Islam. Sementara, Presiden Macron menyatakan tidak bisa mencampuri keputusan redaksional majalah dengan dalih kebebasan berekspresi.
(wk/luth)
