WowKeren - Israel dilaporkan mempercepat rencana pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur. Langkah itu disebut dilakukan Tel Aviv dua bulan sebelum Presiden AS Donald Trump keluar dari Gedung Putih pada Januari 2021 akibat kalah dalam pilpres.

Dilansir dari CNN, organisasi non-profit pemantau permukiman Israel, Ir Amim, mengatakan kontraktor Land Authority mengajukan tender konstruksi di Givat Hamatos, daerah yang saat ini tidak berpenghuni di Yerusalem Timur. Wilayah itu berdekatan dengan Beit Safafa, daerah di mana sebagian besar penduduknya merupakan warga Paletina.

Disebutkan bahwa The Israel Land Authority telah membuka tender bagi para kontraktor untuk proyek pembangunan 1.257 rumah di daerah Givat Hamatos. Penawaran akan berakhir pada 18 Januari atau dua hari sebelum Joe Biden dilantik menjadi presiden Amerika Serikat menggantikan Donald Trump.

Ir Amim mengatakan Land Authority mengeluarkan tender untuk membangun lebih dari 1.200 unit perumahan yang sebagian besar dialokasikan di Givat Hamatos. Pada Februari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyetujui pembangunan 3.000 unit rumah di kawasan itu.

Ir Amim bahkan memperingatkan banyak pihak bahwa dua bulan ke depan jelang transisi pemerintahan AS ke tangan presiden terpilih, Joe Biden, adalah periode kritis. "Kami yakin bahwa Israel akan mencoba mengeksploitasi waktu krusial ini untuk mempercepat pergerakan yang kemungkinan ditentang oleh pemerintahan AS yang baru," kata Ir Amim.

Ir Amim menegaskan pembangunan permukiman di Givat Hamatos bisa menjadi pukulan yang menghancurkan negosiasi perdamaian karena akan memotong akses Yerusalem timur dari Betlehem. Hal itu dinilai dapat mengganggu kelangsungan teritorial negara Palestina di masa depan.

Sementara itu, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeina, mengatakan tender permukiman Givat Hamatos merupakan upaya Israel untuk membunuh solusi perdamaian yakni pembentukan dua negara yang didukung secara internasional.

Israel diprediksi sengaja berupaya mempercepat perluasan permukimannya di wilayah pendudukan Palestina sebelum Trump lengser. Sebab, selama empat tahun terakhir, pemerintahan Netanyahu selalu mendapat dukungan Trump dalam konflik Israel-Palestina.

AS di bawah Trump bahkan tidak menentang perluasan permukiman di Yerusalem timur, sebuah langkah yang dianggap ilegal oleh komunitas internasional. Tak hanya itu, Trump bahkan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, sebuah langkah yang dianggap merusak proses perdamaian Israel-Palestina.

Sementara itu, Presiden terpilih Joe Biden menegaskan pemerintahannya kelak akan berupaya mengembalikan posisi AS terkait konflik Israel-Palestina, termasuk menentang permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.