Penunjukkan Mentan Syahrul ini tertuang dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D- 3/AN.00.03/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 03 Desember 2020 - 07:29 WIB
WowKeren - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (sementara). Sebelumnya, jabatan Menteri KP Ad Interim ini dipegang oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Penunjukkan Syahrul tertuang dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D- 3/AN.00.03/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," demikian kutipan surat tersebut.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Syahrul ditunjuk menggantikan Luhut karena terkait dengan surat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor B- 3863/MARVES/MARITIM/RT.01.00/XI /2020 tertanggal 22 November 2020. Dalam surat Menko Marves tersebut, pada intinya Luhut memohon izin kepada Presiden untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri dari tanggal 2 hingga 10 Desember 2020.
Oleh sebab itu, Presiden diminta menunjuk Syahrul sebagai pengganti sementara. "Pada intinya memohon izin kepada Bapak Presiden untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada tanggal 2-10 Desember 2020," lanjut surat Pratikno.
Adapun kabar ini telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi. Menurut Jodi, Luhut berada di Tokyo, Jepang, pada 2 -10 Desember untuk melakukan roadshow dan bertemu investor.
"Betul. Pak Menko Marves dan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) sedang di Tokyo untuk melakukan roadshow sovereign wealth fund," jelas Jodi dilansir Kompas.com pada Kamis (3/12). "Dan pertemuan dengan investor."
Sebelumnya, Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri KP Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus dugaan suap izin benih lobster. Sebagai langkah pertamanya, Luhut telah memanggil jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas perihal peraturan menteri (Permen) soal ekspor benih lobster.
Hasilnya, kebijakan ekspor benih lobster akan dihentikan untuk sementara dan dievaluasi. Namun para pakar menyarankan agar kebijakan ini lebih baik disetop total karena dinilai hanya menguntungkan negara tetangga.
(wk/Bert)
