Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri pemeriksaan atas kasus kerumunan di Megamendung. Ia langsung meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk tanggung jawab atas kasus ini. Kenapa?
- Ruth Meliana
- Rabu, 16 Desember 2020 - 12:30 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan penyidik terkait kasus kerumunan massa Habib Rizieq Shihab di Megamendung beberapa waktu lalu. Pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Rabu (16/12).
Dalam kesempatan ini, Mantan Wali Kota Bandung ini menyalahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia menilai Mahfud harus bertanggung jawab atas kasus kekisruhan kerumunan yang terjadi setelah pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu kembali ke Indonesia.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini," ujar Ridwan setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat seperti dilansir dari Detik, Rabu (16/12). "Pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan."
Ridwan menjelaskan pernyataan Mahfud yang mengizinkan massa menjemput Habib Rizieq di Bandara Soetta. Kala itu, massa diizinkan menjemput Imam Besar FPI dengan syarat harus tertib. Pernyataan itu dinilai Ridwan menjadi tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat.
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'Selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa," kata Ridwan. "Nah sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar dan lain sebagainya."
Oleh sebab itu, Ridwan Kamil meminta pertanggungjawaban dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Menurutnya, tanggung jawab dari Mahfud dapat membantu mencapai keadilan di kasus kerumunan massa pada sejumlah acara Habib Rizieq.
"Dalam Islam adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya," tegas Ridwan. "Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang peran yang perlu diklarifikasi."
(wk/lian)
