Jika dihitung, total kerugian yang dialami akibat pembatalan tiket diprediksi mencapai Rp 317 miliar. Lalu untuk perekonomian Bali total kerugiannya bisa mencapai hampir 1 triliun rupiah.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 17 Desember 2020 - 14:30 WIB
WowKeren - Kebijakan pemerintah untuk memperketat aturan masuk bagi calon wisatawan yang hendak berlibur ke Bali rupanya berbuntut panjang. Akibat adanya ketentuan yang mewajibkan pendatang untuk melakukan tes PCR tak sedikit masyarakat yang membatalkan rencana liburan mereka.
Hal ini membuat rugi pengusaha wisata. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengakui jika kebijakan ini memicu gelombang pembatalan tiket.
Pihaknya tak henti mendapat keluhan terkait kewajiban tes PCR tersebut. Menurutnya, ada sekitar 133 ribu tiket diminta untuk refund alias dikembalikan uangnya. Ia pun mengaku kaget dengan kebijakan yang terbilang tiba-tiba tersebut.
"Dari kemarin ini kami disibukkan oleh komplain masyarakat yang mau berkunjung ke Bali, tahu-tahu ada permintaan PCR," kata Hariyadi dalam webinar, Rabu (16/12). "Memang agak mengkhawatirkan. Data yang kita olah sampai semalam terjadi permintaan refund dari pembeli tiket sampai 133 ribu pax, ini meningkat dari kondisi normal."
Jika dihitung, total kerugian yang dialami akibat pembatalan tiket diprediksi mencapai Rp 317 miliar. Uang ini harus dikembalikan ke konsumen. "Lalu teman-teman OTA yang olah big datanya saya tanya juga. Berapa sih transaksinya yang terdampak (karena PCR) ini? Data sampai semalam Rp 317 miliar," jelas Hariyadi.
Pembatalan tiket ini menimbulkan efek domino bagi Online Travel Agency (OTA). Yang mana, kondisi ini juga berdampak pada perekonomian Bali. Jika dihitung-hitung, total kerugian ekonomi yang dialami Bali bisa mencapai hampir 1 triliun rupiah.
"Kalau kita hitung lagi dampaknya pada ekonomi Bali itu keluar angkanya Rp 967 miliar," imbuhnya. "Jadi memang angka-angka ini perlu kita perhatikan."
Lebih jauh, ia meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan aspek lain sebelum mengambil keputusan dalam membuat kebijakan. Terutama aspek ekonomi.
Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) lantas menilai pemerintah plin-plan atas kebijakan tersebut. Pemerintah dinilai tidak memiliki sikap yang tegas antara mau melonggarkan atau memperketat kegiatan di sektor pariwisata.
(wk/zodi)
