Regulasi yang dikeluarkan belum dipersiapkan secara optimal sehingga bisa muncul kasus seperti ini. Oleh sebab itu, epidemiolog menilai harus ada kejelasan terkait regulasi
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 28 Desember 2020 - 08:59 WIB
WowKeren - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman turut menanggapi adanya dugaan surat keterangan hasil tes swab palsu yang dibawa oleh sejumlah penumpang pesawat dalam perjalanan ke Pontianak, Kalimantan Barat belum lama ini. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan kesiapan regulasi.
Regulasi yang dikeluarkan belum dipersiapkan secara optimal sehingga bisa muncul kasus seperti ini. Oleh sebab itu, ia menilai harus ada kejelasan terkait regulasi, di mana penumpang pesawat diwajibkan melakukan tes swab untuk mengetahui infeksi virus corona jenis baru sebagai persyaratan terbang.
"Jadi ketika dikeluarkan regulasi persyaratan penumpang menggunakan tes harus jelas," kata Dicky dilansir Republika, Senin (28/12). "Siapa yang berhak, termasuk cara, kualitas, dan format, sehingga tidak menjadi masalah baru."
Di dalam pesawat, potensi penularan sangat kecil. Hal ini disebabkan karena di pesawat ada yang namanya filter udara yang memiliki standar seperti di ruang operasi rumah sakit. Kendati demikian, risiko harus semakin ditekan dengan adanya persyaratan membawa hasil tes bagi penumpang untuk memastikan orang tersebut tidak membawa virus.
"Jadi ini (pesawat) jauh lebih aman dibanding gedung perkantoran, sekolah, supermarket," jelas Dicky. "Namun tetap harus ada upaya meminimalisasi risiko, yaitu di fase sebelum boarding untuk screening. Tahapan ini menambah, termasuk ketika keluar dari pesawat."
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Sutarmidji mengaku geram ketika ditemukan ada penumpang pesawat positif COVID-19 yang masuk ke wilayahnya. Hal ini diketahui usai Satgas melakukan tes usap secara acak kepada 20 orang penumpang pesawat, yang mana 5 di antaranya positif.
"Indikasinya surat keterangan yang mereka bawa itu palsu," tulis Sutarmidji dalam unggahan di akun Facebook miliknya, Kamis (24/12). Hal ini berbuntut pada keputusannya yang akhirnya melarang sementara maskapai tertentu untuk terbang ke Kalbar.
Yang mana, kebijakannya itu pun tak kalah menuai protes. Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja menegaskan jika tidak seharusnya maskapai mendapatkan sanksi larangan terbang.
(wk/zodi)
