Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) terus menuai kontroversi. Fadli Zon jadi salah satu tokoh politik yang memprotes keras keputusan itu dan mengkritik habis-habisan pemerintah.
- Ruth Meliana
- Kamis, 31 Desember 2020 - 09:23 WIB
WowKeren - Front Pembela Islam (FPI) kembali menjadi perbincangan setelah resmi dibubarkan oleh pemerintah pada Rabu (30/12). Pro dan kontra pun terus bermunculan imbas keputusan pembubaran organisasi masyarakat (ormas) yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun itu.
Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menjadi salah satu pihak yang ikut memprotes keras pembubaran FPI. Ia mengkritik pemerintah telah melakukan praktik otoritarianisme dan bahkan pembunuhan terhadap demokrasi.
Fadli menilai keputusan pembubaran FPI sebagai penyelewengan konstitusi. Hal ini diungkapkannya dalam akun media sosial miliknya. Dalam video pernyataannya, ia juga turut membeberkan segala aksi positif dan manfaat yang sudah dilakukan FPI untuk Indonesia.
”Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme,” kritik Fadli seperti dilansir dari Sindonews, Rabu (30/12). “Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi.”
Sebelumnya, pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 23 Desember tahun 2014. Dalam keputusan itu, legal standing (kedudukan hukum) FPI resmi dicabut.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengumumkan larangan atas seluruh aktivitas FPI ini. Keputusan ini diambil bersama dengan 10 petinggi Kementerian dan Lembaga di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.
”Berdasarkan peraturan undang-undang dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PU/11/2013 tertanggal 23 Desember Tahun 2014 pemerintah melarang aktivitas FPI,” tegas Mahfud. “Dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.”
(wk/lian)
