Tolak Divaksin, Anggota DPR Ini Wanti-Wanti Menkes Agar Tak Jadikan COVID-19 Ladang Bisnis
Nasional
Vaksin COVID-19

Anggota DPR Komisi IX Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak untuk divaksin COVID-19. Selain itu, ia juga mewanti-wanti Menteri Kesehatan agar tidak menjadikan COVID-19 sebagai ladang bisnis.

WowKeren - Belakangan, nama Ribka Tjiptaning cukup menarik perhatian. Anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini dengan tegas menolak untuk divaksin COVID-19 karena masih meragukannya. Ia bahkan tak segan untuk disuruh membayar sebagai konsekuensi atas penolakannya.

"Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar," ujar Ribka dilansir dari CNNIndonesia pada Rabu (13/1).

Ribka bahkan tak segan menyebut pemerintah melakukan pelanggaran HAM jika terus memaksanya untuk bersedia divaksin. "Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," tegasnya.

Selain itu, Ribka juga mewanti-wanti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar tidak menjadikan COVID-19 sebagai ladang bisnis. Hal ini berkaitan dengan realita beberapa rumah sakit yang mematok harga berbeda-beda untuk tes swab.


Sebagai contoh, di salah satu RS swasta tarif tes swab adalah sebesar Rp 3,5 juta yang hasilnya bisa keluar dalam 3 hari. Namun jika menginginkan hasilnya keluar hanya dalam waktu sehari, harganya menjadi Rp 6,5 juta. Tapi ketika melakukan tes swab di salah satu klinik, Ribka hanya diharuskan membayar Rp 900 ribu.

Karena penasaran dengan perbedaan harga tersebut, Ribka akhirnya melayangkan pertanyaan kepada jajaran Kemenkes saat rapat Komisi IX. "Ini patokannya memang lama pemeriksaan atau memang karena duitnya?" tanya Ribka tegas.

Ia kemudian berpesan kepada Menkes agar tidak menjadikan penyakit asal Wuhan ini sebagai ladang bisnis. "Saya cuma ingatkan kepada menteri negara tidak boleh bisnis dengan rakyat, tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh, saya nanti yang paling kencang permasalahkan itu," pungkasnya.

Sementara itu, proses vaksinasi telah dimulai pada Rabu (13/1) hari ini. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksin COVID-19 dan prosesnya telah disiarkan secara langsung pagi tadi.

(wk/eval)

You can share this post!

Related Posts