WowKeren - Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa ancaman terorisme domestik meningkat pascapemilu November 2020 lalu, di mana Joe Biden menang atas calon petahana Donald Trump. Sebagian warga yang tak puas dengan hasil tersebut berpotensi melakukan aksi yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak.

Peringatan itu muncul usai penyerbuan gedung Capitol AS oleh para pendukung Presiden Donald Trump pada 6 Januari lalu. Insiden yang mencoreng wajah demokrasi AS itu juga menyebabkan lima orang tewas.

"Informasi menunjukkan bahwa beberapa ekstremis dengan kekerasan bermotivasi ideologis dengan keberatan terhadap pelaksanaan otoritas pemerintah dan peralihan presiden, serta keluhan-keluhan lain yang dipicu oleh narasi palsu, dapat terus memobilisasi untuk menghasut atau melakukan kekerasan," kata departemen itu dalam laporan menyangkut terorisme nasional, Rabu (27/1).

Seperti yang diketahui, serangan di Capitol itu terjadi setelah Trump menyampaikan klaim tak berdasarnya terkait surat suara yang dicuri. "Jika Anda tidak berjuang mati-matian, Anda tidak akan memilki negara lagi," ujar Trump kala itu.

Massa kemudian menuju ke Capitol hingga petugas keamanan gedung kewalahan di tengah penyerbuan. Akibatnya peristiwa itu, Trump kini menghadapi pemakzulkan karena "hasutan pemberontakan yang ia serukan" dan persidangannya di Senat akan dimulai bulan depan.

Bahkan aksi penyerangan tersebut rupanya mendapat sambutan baik dari kelompok sayap kanan. Penyerang Capitol dicap sebagai "patriot" dan aksi tersebut perlu dirayakan.

Tak hanya itu, banyak kelompok sayap kanan pindah ke Telegram setelah dilarang oleh Twitter dan Facebook. Aliran obrolan penuh dengan konspirasi, plot QAnon, anti-Semitisme dan dukungan untuk Donald Trump.

Hal ini tentunya membuat warga serta keamanan negara harus waspada. Ancaman yang meningkat di seluruh Amerika Serikat kemungkinan akan bertahan selama berminggu-minggu.

Laporan DHS menyebutkan bahwa ekstremis dalam negeri, yang bisa melakukan kekerasan, dimotivasi oleh berbagai masalah --termasuk kemarahan atas pembatasan COVID-19, hasil pemilu 2020, dan penggunaan kekuatan polisi. Laporan juga menyebut "ketegangan ras dan etnis yang berlangsung lama termasuk penentangan terhadap imigrasi" sebagai pendorong serangan kekerasan di dalam negeri.