Guru menjadi salah satu golongan penerima prioritas vaksin COVID-19 setelah tenaga kesehatan. Lantas, apa alasan pemerintah mengutamakan guru untuk diberi vaksin?
- Eva Lestari
- Senin, 15 Februari 2021 - 15:30 WIB
WowKeren - Pekerja layanan publik akan menjadi penerima prioritas vaksinasi COVID-19 setelah tenaga kesehatan. Salah satu golongan yang akan segera divaksin adalah tenaga pendidik atau guru, yang prosesnya akan dimulai sejak Maret atau paling cepat pada bulan ini.
Sehubungan dengan hal ini, Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengungkap pentingnya vaksinasi pada guru. Menurutnya, prioritas tersebut diperlukan untuk membantu para siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran online.
Memang tak dapat dipungkiri jika selama pandemi ada banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan karena pembelajaran online. Bahkan Kemendikbud sendiri mengakui jika sistem ini dapat menurunkan kualitas belajar karena siswa tidak mendapat penjelasan secara langsung dari guru.
Di samping itu, masih ada banyak murid yang tidak memiliki gadget sehingga mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran online dengan baik. Belum lagi masalah sinyal di berbagai wilayah Indonesia yang masih sangat sulit untuk dijangkau.
"Tahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan juga roadmap dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), juga dari Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). Jadi pemerintah tidak asal memilih kenapa harus (memprioritaskan lansia) dan pekerja publik," kata Maxi melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI pada Senin (15/2).
"Selain berdasarkan rekomendasi dari SAGE dan juga dari ITAGI, kami memprioritaskan guru karena kami ingin membantu murid-murid yang tidak dapat belajar online atau virtual, karena sejumlah keterbatasan dapat segera melakukan proses belajar dan mengajar secara tatap muka," imbuhnya.
Sehingga dengan dibekalinya para guru dengan vaksin COVID-19, pemerintah berharap proses pembelajaran secara tatap muka dapat secepatnya dilakukan. Dengan begitu, kekhawatiran tertular virus Corona saat melakukan proses belajar mengajar di sekolah dapat diminimalisir.
Sementara itu, Kemendikbud telah melakukan sejumlah upaya untuk mengendalikan wabah Corona di dunia pendidikan, salah satunya adalah dengan menghapus Ujian Nasional (UN). Kebijakan ini kemudian diikuti oleh Kemenag yang juga memutuskan untuk menghilangkan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) di lingkup sekolah islam.
(wk/eval)
