Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 41 persen responden mengaku kurang atau tidak bersedia divaksin corona. Kebanyakan karena khawatir efek samping vaksin yang belum ditemukan atau tidak aman.
- Bertilia Puteri
- Senin, 22 Februari 2021 - 07:50 WIB
WowKeren - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tantangan dan problem vaksinasi virus corona (COVID-19) pada Minggu (21/2). Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 41 persen responden mengaku kurang atau tidak bersedia divaksin.
Menanggapi temuan ini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 pun buka suara. Menurut Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito, pemerintah akan lebih gencar promosi tentang vaksinasi.
Promosi vaksinasi tersebut juga dilakukan bersama dengan promosi protokol kesehatan selama pandemi corona. "Pemerintah akan menggencarkan promosi tentang vaksinasi (aman, efektif, halal), sambil tetap menjaga promosi protokol kesehatan," terang Wiku dilansir detikcom pada Senin (22/2).
Sementara itu, pemerintah melalui Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi juga memastikan bahwa edukasi terkait vaksinasi corona akan diperkuat. "Sikapnya kita perlu perkuat edukasi ya," jelas Siti Nadia, Minggu (21/2).
Lebih lanjut, Siti Nadia menjelaskan bahwa edukasi mengenai vaksin corona yang aman dan halal akan digencarkan melalui sejumlah pihak. Mulai dari tokoh masyarakat hingga influencer.
"Masyarakat tak ragu untuk mendapatkan vaksin, karena sudah dijamin vaksin ini aman dan bermutu," pungkas Siti Nadia. "Dan selama menunggu vaksinasi tetap menjalan prokes. Karena vaksin melindungi diri kita dan juga keluarga kita."
Di sisi lain, survei Indikator Politik juga menunjukkan bahwa warga yang sangat bersedia divaksin hanya mencapai 15,8 persen. Dari total responden yang kurang atau tidak bersedia divaksin, sebanyak 54,2 persen beralasan khawatir efek samping vaksin yang belum ditemukan atau tidak aman.
"Dari kesediaan warga divaksin yang sangat bersedia 15,8 persen. Total 41 persen warga kurang bersedia atau tidak bersedia. Survei kami di bulan Desember yang kurang bersedia atau tidak bersedia 43 persen. Jadi turun hanya dua persen, efek Presiden Jokowi hanya dua persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia divaksin," jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. "Jadi pemerintah harus menjelaskan bahwa vaksin itu tidak punya efek samping yang berbahaya."
(wk/Bert)
