Kepala BNPB Doni Monardo Doni meninjau dampak banjir jebolnya tanggul Citarum bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menko PMK Muhadjir Effendy pada Senin (22/2) hari ini.
- Bertilia Puteri
- Senin, 22 Februari 2021 - 14:19 WIB
WowKeren - Tanggul Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jebol pada Minggu (21/2) dini hari kemarin. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo lantas mengimbau masyarakat korban banjir tanggul jebol tersebut untuk mencari lokasi helipad demi evakuasi.
"Mohon kiranya masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi untuk segera mencari helipad yang relatif lebih aman agar bisa kita evakuasi dari lokasi," tutur Doni usai melakukan peninjauan udara pada Senin (22/2). Menurut Doni, helikopter untuk evakuasi juga sudah siap dikerahkan ke lapangan.
Doni menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi untuk memberi bantuan terhadap warga terdampak dan untuk warga yang memiliki gangguan kesehatan. Khususnya berupa logistik siap saji. "Kemudian juga masyarakat yang lansia ibu hamil ini juga mungkin perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan langkah-langkah penanganan," terang Doni.
Di sisi lain, Doni meninjau dampak banjir jebolnya tanggul Citarum tersebut bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menko PMK Muhadjir Effendy. Menurut Tenaga Ahli BNPB, Egy Massadiah, rombongan terbang menggunakan helikopter sekitar satu jam.
Usai melakukan peninjauan tersebut, Menteri Basuki mengungkapkan bahwa tidak hanya tanggul sungai saja yang jebol. Sejumlah tanggul saluran irigasi juga turut jebol akibat luapan air dari Bendungan Jatiluhur dan Sungai Cibeet.
"Hilir bendungan Jatiluhur ada anak sungai Citarum namanya sungai Cibeet debitnya sekarang yang masuk ke Sungai Citarum 900 meter kubik per detik," papar Menteri Basuki. "Jadi walaupun dari Jatiluhur dikurangi outflownya karena hanya untuk menggerakkan listrik tetapi bergabung dengan Cibeet menjadi 1.300 meter kubik per detik."
Padahal, kapasitas Sungai Citarum hanya 1.100 meter kubik per detik. Hal ini membuat sungai tersebut tak bisa menampung aliran tersebut.
Sementara itu, Menko Muhadjir menyebut peninjauan udara yang mereka lakukan bisa dijadikan dasar membuat kebijakan yang lebih komprehensif. "Dari pandangan itu saya kira akan bisa mendapatkan beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang lebih utuh lebih komprehensif," pungkas Muhadjir.
(wk/Bert)
