Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap fakta mengejutkan mengenai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketimbang Jokowi, rakyat rupanya lebih percaya Gubernur.
- Ruth Meliana
- Senin, 22 Februari 2021 - 19:30 WIB
WowKeren - Hasil survei mengejutkan dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait kepercayaan publik. LSI mengungkap jika masyarakat Indonesia lebih mempercayai gubernur daripada Presiden Joko Widodo.
Dalam peringkat pertama, rakyat paling mempercayai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebanyak 95 persen responden menaruh kepercayaan mereka pada lembaga militer tersebut.
Lalu di posisi kedua, tingkat kepercayaan publik pada gubernur mencapai 91 persen. Hal ini jauh lebih besar daripada kepercayaan publik pada Jokowi yang hanya sebesar 88 persen.
Situasi ini dinilai dapat menguntungkan para gubernur Tanah Air. Pasalnya, mereka memiliki peluang besar untuk maju dan memenangkan Pilpres 2024 jika bergantung pada modal kepercayaan rakyat.
”Yang menarik di sini, tingkat kepercayaan kepada gubernur ini lebih tinggi dibanding presiden dan juga terhadap wali kota,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam jumpa pers daring, Senin (22/2). “Ini juga yang menarik, artinya, pemerintahan lebih dekat ke masyarakat cenderung sentimen positif yang lebih besar.”
Semakin mengejutkan, kepercayaan rakyat dengan Jokowi bahkan lebih rendah ketimbang kepercayaan mereka terhadap bupati/wali kota. LSI melaporkan 90 persen responden menyatakan percaya pada pimpinan daerah tingkat dua tersebut.
Setelah presiden, rakyat menaruh kepercayaan terhadap pemerintah pusat sebesar 85 persen. Selanjutnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepercayaan mencapai 83 persen.
Sementara itu, kepercayaan rakyat pada aparat keamanan, yakni kepolisian mencapai 84 persen. Terakhir, kepercayaan publik pada lembaga hukum Indonesia, yakni kejaksaan hanya sebesar 82 persen.
Dari data tersebut, ada hal yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini mengenai kepercayaan publik pada lembaga antirasuah. Jika biasanya KPK selalu menjadi lembaga yang dipercaya publik, kini kepercayaan itu telah merosot tak terlepas dari keputusan revisi Undang-Undang KPK.
” Biasanya kan KPK nomor 1, 2, atau 3,” jelas Djayadi. “Tapi sudah seperti ditemukan lembaga lain, sudah dua tahun terakhir KPK sudah tidak lagi masuk ke liga pertama.”
Sebagai informasi, LSI melakukan survei dengan melibatkan 1.200 responden. Para responden tersebut dipilih dengan metode multi stage random sampling. Survei dilakukan pada 25-31 Januari 2021 dengan memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
(wk/lian)
