Kudeta Myanmar Diklaim Tewaskan 60 Orang Lebih, PBB Ambil Keputusan 'Tak Biasa' Ini
STR/AFP
Dunia

PBB meyakini warga sipil yang meninggal dalam kudeta militer di Myanmar mencapai lebih dari 60 orang. Karena itulah PBB lantas merilis 'pernyataan bersama', seperti berikut.

WowKeren - Kudeta militer di Myanmar yang menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan kubunya masih menjadi sorotan internasional. Pasalnya banyak warga sipil yang jatuh menjadi korban, salah satunya kisah fenomenal dari "Angel" Ma Kyal Sin.

Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan melaporkan jumlah korban meninggal atas aksi massa ini mencapai 60 orang lebih. Namun yang kekinian turut disorot publik adalah soal kebijakan PBB untuk mengeluarkan kebijakan yang cukup "tidak biasa".

PBB merilis pernyataan bersama yang ditandatangani oleh ke-15 petinggi Dewan Keamanan PBB. Mereka mendesak "pengekangan sepenuhnya" atas militer Myanmar serta agar segera melepaskan seluruh tahanan.

Pernyataan bersama semacam ini bisa dibilang sebagai kebijakan langka karena umumnya PBB langsung mengeluarkan resolusi. Pernyataan bersama ini pun secara administratif memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada resolusi meski tetap memiliki bobot hukum yang mengikat.


Pernyataan ini juga menjadi sorotan lantaran berbeda dengan draf resolusi yang sebelumnya sempat dirumuskan oleh Inggris. Dalam draf tersebut PBB diklaim sangat mengecam kudeta dan mengancam akan menempuh langkah lebih lanjut, sedangkan dalam pernyataan bersamanya frasa ini malah dihapus dan diduga terkait penolakan dari Tiongkok, Rusia, India, dan Vietnam.

Sebagai informasi, di draf resolusi yang dirumuskan Inggris, tertulis PBB yang mengecam keras kudeta. "(PBB) berpeluang melakukan tindakan tegas terukur dengan memberi sanksi (dibahasakan sebagai 'UN Charter') untuk mencegah krisis lebih lanjut," demikian kutipan draf resolusi yang telah dirancang, dikutip dari The Guardian, Jumat (12/3).

Kendati demikian, pernyataan bersama PBB ini juga menegaskan dukungannya terhadap transisi demokrasi di Myanmar. "Kami menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum," ujar PBB dalam pernyataan tersebut.

Di sisi lain, militer Myanmar baru-baru ini menuduh kubu Aung San Suu Kyi sudah menerima suap. Juru Bicara junta militer, Zaw Min Tun, menyebut Perdana Menteri Yangon (setara gubernur) mengaku memberikan USD600 ribu dalam bentuk uang tunai serta emas seberat 11 kilogram (setara USD680 ribu) kepada Suu Kyi.

Namun Partai Liga Nasional Demokrasi dari kubu Suu Kyi menolak semua tudingan ini. "Saat ini sangat aneh melihat fitnah kepada politikus dan usaha untuk menghancurkan sebuah partai sementara anak-anak muda tak bersalah dibunuh di hadapan publik," tutur Aye Ma Ma Myo kepada Reuters, menggambarkan bagaimana junta militer bersikap selama ini.

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru