Kudeta di Myanmar oleh junta militer yang berlangsung sejak 1 Februari belum juga berakhir. Belakangan, kebijakan yang dikeluarkan junta militer semakin tidak terarahkan.
- Wahyu
- Jumat, 09 April 2021 - 15:33 WIB
WowKeren - Kudeta Myanmar yang belum berakhir hingga saat ini, membuat masyarakat terus gencar melakukan aksinya. Hal ini memicu respons dari junta militer Myanmar yakni membuat mereka semakin berlaku semena-mena.
Pada Kamis (8/4), junta militer Myanmar mengeluarkan kebijakan pemadaman informasi. Pemadaman informasi dilakukan dengan cara memutus jaringan, sehingga sesekali masyarakat tidak bisa mengakses internet.
Seperti yang dilansir dari Channel News Asia, junta militer Myanmar tidak hanya memutus jaringan, tetapi juga sampai menyita antena parabola. Hal itu dilakukannya agar masyarakat Myanmar tidak bisa mengakses siaran berita Internasional.
Kendaraan milik junta militer berkeliling di Laputta dan kota-kota lain Delta Irrawaddy, Barat Daya Yangon, mengumumkan bahwa penggunaan antena parabola satelit tidak lagi legal serta harus diserahkan ke kantor polisi. Pengumuman itu disampaikan melalui pengeras suara. Selain itu, aparat keamanan juga menggerebek toko yang menjual barang-barang tersebut, kemudian disita.
Hingga saat ini, belum diketahui pasti gangguan internet di dua penyedia layanan akan berlangsung permanen atau sementara. Dua penyedia layanan internet tersebut adalah MBT dan Infinite Networks. MBT memastikan pemutusan jaringan layanannya terjadi di dua kota besar Myanmar yakni Yangon dan Mandalay. Gangguan internet telah dikeluhkan masyarakat Myanmar satu minggu terakhir.
Selama kudeta, junta militer secara bertahap menghentikan layanan internet. Pada awalnya, junta militer hanya memberlakukan pemblokiran media sosial seperti Facebook. Kemudian memutus layanan data selular, tetapi hanya di malam hari. Setelah itu, junta militer meningkatkan kebijakan dengan memberlakukan larangan total penggunaan data selular.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada sekitar 598 pengunjuk rasa dan tokoh politik yang telah dibunuh oleh pasukan keamanan junta militer sejak kudeta 1 Februari lalu. Selama ini pihaknya memantau jumlah korban dan penangkapan yang dilakukan pasukan keamanan junta militer.
(wk/wahy)
