Persiapan terkait penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta pada Sabtu (24/4), telah selesai termasuk aspek keamanan. Pertemuan kali ini akan membahas mengenai kondisi krisis yang terjadi di Myanmar.
- Wahyu
- Sabtu, 24 April 2021 - 10:36 WIB
WowKeren - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN akan digelar di Jakarta Selatan, Indonesia. KTT ASEAN kali ini akan membahas mengenai kondisi krisis di Myanmar akibat kudeta junta militer sejak 1 Februari lalu. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memastikan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir dalam pertemuan tersebut.
"Para Pemimpin ASEAN termasuk Presiden RI telah menerima undangan dari Sultan Brunei Darusalam selaku Ketua ASEAN untuk menghadiri ALM besok di Sekretariat ASEAN," ujar Retno dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/4). "Pertemuan akan direncanakan mulai berlangsung pada siang hari."
Pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dikabarkan akan turut menghadiri KTT ASEAN tersebut. Hal itu tentunya menuai reaksi dari sejumlah pihak, karena Min merupakan pimpinan kudeta di Myanmar.
Sementara itu, sampai dengan Jumat (23/4), Retno menyebut ada tiga kepala negara yang tidak bisa menghadiri KTT ASEAN yakni Thailand, Laos, dan Filipina. Menurutnya, Jokowi telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri (PM) Thailand [ Chan-ocha] mengenai pertemuan tersebut. PM Thailand mengaku tidak bisa ikut hadir dikarenakan kondisi COVID-19 di negaranya serta menyampaikan permintaan maaf.
Retno menerangkan bahwa pertemuan KTT ASEAN tersebut diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang terbaik bagi Myanmar. Menurutnya, Jokowi telah menekankan bahwa pertemuan itu digelar untuk kepentingan rakyat Myanmar.
Sebelumnya, sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) RI telah menolak kehadiran Min di Jakarta untuk menghadiri KTT ASEAN. Adapun ormas yang menolak kehadiran Min adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Forum-Asia, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM).
Kemudian ada juga Human Rights Working Group (HRWG), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LelP) dan SAFEnet. Alasan penolakan tersebut berkaitan dengan aksi kudeta yang telah dilakukan Min serta sikapnya yang "liar" dalam menghadapi para demonstran di Myanmar.
(wk/wahy)
