Pemerintah Indonesia Minta Malaysia Segera Selesaikan MoU Soal Sertifikasi Dan Perlindungan PMI
pixabay.com/Ilustrasi
Nasional

Menaker Ida Fauziyah meminta pemerintah Malaysia untuk segera menyelesaikan MoU terkait dengan sertifikasi dan perlindungan terhadap PMI di sektor ketenagakerjaan domestik.

WowKeren - Isu mengenai kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih sering terjadi hingga sekarang. Pemerintah Indonesia sampai saat ini juga masih terus mengupayakan untuk menangani masalah tersebut.

Pada Kamis (6/5), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah melakukan video conference bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Datuk Seri Saravanan beserta jajarannya. Dalam konferensi tersebut, Ida menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia meminta agar perundingan mengenai renewal MoU bisa segera menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan.

"Pemerintah Indonesia meminta kembali agar perundingan renewal MoU dapat segera dilakukan dan memperoleh posisi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution)," ujar Ida. "Saya harap kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing negara."

Perjanjian yang dimaksudkan juga mengenai perlindungan PMI yang menjadi salah satu fokus antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Hal itu meliputi tata kelola penempatan PMI di sektor domestik Malaysia.


Hingga saat ini, kerja sama tersebut asih terus dibahas secara konkret. Perjanjian itu sebenarnya sudah bisa dijalankan dan menemukan kesepakatan. Akan tetapi ada kendala yakni counter-draft Pemerintah Malaysia atas initial draft Memorandum of Understanding sektor domestik yang disampaikan Pemerintah Indonesia pada September 2016, baru ditanggapi pada Agustus 2020.

Ida Fauziyah berharap Indonesia dan Malaysia bisa segera menyelesaikan pembaruan perjanjian tersebut berdasarkan skema One Channel Recruitment. Datuk Seri diharapkan bisa memberikan atensi terhadap isu tentang hal tersebut dan spesifikasi jabatan yakni one worker one task.

Lebih lanjut, adanya spesifikasi jabatan dalam draft MoU merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap CPMI yang akan bekerja di luar negeri telah memiliki kemampuan khusus. Meski demikian, pemerintah Indonesia menyadari bahwa setiap negara penempatan memiliki aturan ketenagakerjaan domestik.

Ida mengungkapkan bahwa spesifikasi jabatan dalam MoU untuk penempatan dan perlindungan sektor domestik saat ini telah disesuaikan menjadi lima jabatan. Adapun jabatan tersebut yakni Housekeeper and Family Cook, Child and Baby Care, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Gardener.

(wk/wahy)

You can share this post!

Related Posts