Indonesia termasuk salah satu dari 15 negara yang memberikan vote 'No' dalam salah satu resolusi PBB soal pencegahan dan perlindungan genosida. Begini penjelasan Kemenlu.
- Elvariza Opita
- Kamis, 20 Mei 2021 - 13:13 WIB
WowKeren - Akun Twitter @UNWatch baru-baru ini membagikan sikap sejumlah negara ketika membahas soal pencegahan genosida. Akun tersebut menyoroti adanya 15 negara yang memberi suara "No" alias tidak menyepakati terhadap kebijakan yang diambil dalam diskusi.
Melansir berkas yang diunggah akun tersebut, tampak topik yang diangkat adalah soal "Tanggungjawab untuk Melindungi dan Mencegah Genosida, Kejahatan Perang, Pembersihan Etnis, dan Kejahatan atas Kemanusiaan". Tampak ada 115 negara yang memberi persetujuan, 15 yang tidak, sedangkan 28 negara lain abstain.
Akun tersebut lantas merangkum 15 negara yang memberikan suara "Tidak" dan termasuk di antaranya Indonesia. Lainnya meliputi Korea Utara, Kyrgyztan, Nicaragua, Zimbabwe, Venezuela, Burundi, Belarus, Eritrea, Bolivia, Rusia, Tiongkok, Mesir, Kuba, dan Suriah.
Tak pelak sikap Indonesia ini langsung jadi bulan-bulanan warganet. Banyak pula yang menyayangkan Indonesia yang malah tidak mendukung upaya pencegahan dan perlindungan atas aksi kejahatan kemanusiaan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri pun memberikan penjelasan. Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, menerangkan bahwa resolusi yang dibahas adalah soal perlu atau tidaknya agenda serupa dijadikan agenda tetap atau harus voting setiap tahunnya.
"Resolusi ini lebih menyangkut penentuan apakah agenda ini akan dijadikan mata agenda tetap atau masih harus divoting tiap tahunnya seperti biasa di GC," kata Faizasyah kepada awak media, Kamis (20/5). "Posisi Indonesia sesuai dinamika, hasil KTT 2005 mata agenda R2P cukup masuk di bawah agenda follow up to the 2005 summit."
Faizasyah pun menegaskan bahwa sikap "Tidak" yang ditunjukkan Indonesia bukan mengarah kepada isu yang diangkat. "Jadi bukan berarti menentang isu atau konsep R2P-nya," tegas Faizasyah.
Hal senada juga disampaikan seorang warganet di kolom komentar. "Indonesia memilih 'tidak' dengan dasar agenda ini tidak seharusnya menjadi agenda tahunan tetapi harus merujuk pada World Summit Consensus 2005. UNWatch sudah mengarahkan pada hal yang salah dan spesifik mengarahkan kebencian kepada Indonesia," tulis @ja***an.
(wk/elva)
