Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pemerintah sampai saat ini masih melakukan perencanaan dan desain bagi IKN anyar.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 02 Juni 2021 - 20:24 WIB
WowKeren - Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia diketahui akan dipindah dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono lantas mengungkapkan perkembangan terakhir persiapan pembangunan IKN baru.
Menurut Basuki, pemerintah hingga saat ini masih belum menganggarkan biaya pembangunan IKN baru. Dalam paparan pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR 2022 yang totalnya mencapai Rp 100,46 triliun juga masih belum ada rencana kegiatan dan penganggaran pembangunan Ibu Kota baru.
"Ini anggarannya juga belum ada, bahkan pagu indikatif 2022 ini sebenarnya ada catatan," ungkap Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (2/6). "Ini belum termasuk anggaran IKN, belum masuk anggaran food estate, belum masuk anggaran kawasan industri terpadu, itu catatan di SKB Kemenkeu dan Bappenas."
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa pemerintah sampai saat ini masih melakukan perencanaan dan desain bagi IKN anyar. Menurut Basuki, hanya Presiden Joko Widodo yang nantinya dapat mengumumkan soal bentuk IKN baru saat UU-nya sudah disahkan oleh DPR RI.
"Tentang siapkan softwarenya, kami tunggu pengesahan UU-nya beliau yang akan sampaikan, pak Presiden," kata Basuki. "Kami masih siapkan software desainnya, tapi nanti masih menunggu pengesahan UU-nya dari DPR."
Kementerian PUPR juga disebut sudah mulai menyiapkan acara ground breaking IKN. "IKN ini memang kami IKN kami sedang siapkan ground breakingnya untuk istana, jalan, dan air, serta drainasenya," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkapkan bahwa rencana pembangunan IKN baru akan masuk dalam APBN 2022. "Kita masukkan pemindahan ibu kota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI dan Bank Indonesia pada 31 Mei 2021.
Menurut Sri Mulyani, pembangunan IKN baru bisa dilakukan dengan tidak melulu mengandalkan APBN. "Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal," pungkasnya.
(wk/Bert)
