Pengusaha Malaysia mengusulkan agar pemerintah membuat pedoman protokol kesehatan sesuai dengan SOP bagi karyawan yang telah divaksinasi. Hal ini untuk melindungi mereka dari segala risiko yang ada.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Senin, 12 Juli 2021 - 16:14 WIB
WowKeren - Setiap negara yang menghadapi pandemi COVID-19, saat ini tengah berjuang untuk bisa keluar dari wabah global itu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah vaksinasi COVID-19.
Para pengusaha di Malaysia mengusulkan membuat pedoman bagi individu yang telah menerima dua dosis vaksin COVID-19, harus jelas, konsisten, dan mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan serta masyarakat.
Presiden Federasi Pengusaha Malaysia (MEF) Datuk Syed Hussain Syed Husman mengatakan bahwa SOP harus tetap berlaku bagi mereka yang telah menyelesaikan vaksinasi dua dosis. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan usai mendapatkan vaksin, terbebas dari virus Corona (COVID-19).
"Berdasarkan pengalaman negara lain sejauh ini, indivisu yang divaksinasi lengkap diizinkan untuk bergerak bebas dan mereka yang terinfeksi menderita lebih ringan, tidak memerlukan perawatan intensif, dan dengan demikian tidak membebani sistem kesehatan masyarakat," terang Hussain dalam sebuah keterangan, Senin (12/7).
"Namun, belum ada bukti klinis yang menunjukkan bahwa mereka yang menerima dua dosis vaksin akan bebas dari COVID-19 karena mutasi dan munculnya varian baru yang lebih ganas tidak memiliki bukti klinis untuk menunjukkan bahwa vaksin tersebut akan perlindungan yang efektif," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hussain mengusulkan hal tersebut sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan dari Menteri Kesehatan (Menkes) Malaysia Datuk Seri Dr Adham Baba yang menyebutkan bahwa akan menyusun pedoman yang diusulkan bagi masyarakat yang telah menerima vaksinasi kepada Dewan Keamanan Nasional (NSC).
Hussain menuturkan bahwa MEF prihatin dengan keselamatan para karyawannya, termasuk mereka yang telah divaksin. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah membentuk sebuah platform di mana kejadian buruk, dapat dicatat, dipantau dan dilaporkan.
Selain itu, Hussain menyampaikan bahwa pihak berwenang juga harus memastikan bahwa Program Imunisasi Nasional COVID-19 dan pedoman terkait mencakup semua kesadaran tentang manfaat dan risiko vaksinasi. Menurutnya, kehidupan rakyat harus dilindungi, serta membantu memvalidasi keamanan dan kemanjuran vaksin itu sendiri. Kemudian juga menjauhkan dari segala berita bohong dan rumor tidak jelas.
(wk/tiar)
