WowKeren - Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri banyak dikritik masyarakat. Salah satunya soal operasi tangkap tangan (OTT) yang semakin jarang dilakukan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun memberi penjelasan mengapa OTT yang sudah meringkus banyak koruptor tersebut semakin jarang dilakukan. Salah satunya adalah karena OTT sangat didasarkan pada kecerobohan calon koruptor dalam menggunakan ponselnya, seolah merujuk bahwa para tikus berdasi kini semakin teliti dalam mencuri hak rakyat.

"OTT ini tergantung pada kecerobohan dari pengguna HP tersebut, ketidakhati-hatian mereka," kata Alex dalam konferensi pers, Selasa (24/8). "Sehingga mereka kelepasan ngomong dan kemudian bisa diikuti dan seterusnya."

Selain itu, OTT KPK sangat didasarkan pada informasi dari masyarakat. "OTT berkurang apa sebabnya? Kembali lagi saya sampaikan, OTT itu kan murni informasi dari masyarakat yang kemudian kita olah kemudian kita lakukan tapping," jelas Alex, dikutip pada Rabu (25/8).

Meski saat ini KPK tetap melakukan pelacakan, namun tentu saja selalu ada kendala dalam prosesnya. Termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah nomor ponsel yang harus dilacak para penyidik.

"Selama ini pegawai di unit yang melaksanakan itu sekali kan bergilir 24 jam kita lakukan (pelacakan)," tutur Alex. "Sekali kita bisa lakukan sampai ratusan nomor, sekarang nggak mungkin."

Ia mencontohkan, saat ini pegawai yang bertanggung jawab melacak hanya sekitar sepuluh orang. "Kalau dia sampai memonitor 50 nomor aja sudah kewalahan jadi nggak memungkinkan untuk melakukan penyadapan dengan jumlah nomor yang banyak, nggak bisa kita ikuti," ujar Alex.

Karena itulah, kini KPK bergerak membangun case building untuk menyelesaikan perkara korupsi alih-alih sekadar melacak nomor ponsel. "Saya kira para calon koruptor itu juga sudah mulai belajar praktik-praktik sebelumnya dari persidangan perkara korupsi sebelumnya yang kemudian mereka juga hati-hati ketika melakukan percakapan atau menggunakan HP untuk transaksi, misalnya," paparnya.

KPK juga akan mencari metode penyelidikan yang efektif dengan SDM yang dimiliki, tentu saja apabila SDM-nya sudah dipastikan mumpuni. "Tapi prinsipnya upaya-upaya penindakan itu tidak berkurang, kami tidak menurunkan intensitas penindakan, sepanjang SDM nya bekerja di kantor kita kebut, kita dorong terus," tegasnya.

"Pemanggilan saksi-saksi sepanjang tidak ada kendalanya ya kita dorong. Tidak ada kebijakan pimpinan untuk ngerem upaya penindakan," pungkasnnya.