Saat ini Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres mengenai persetujuan atas aturan yang akan diterbitkan oleh para menteri. Hal ini lantas mendapat sorotan dari pakar terkait alasan dibalik terbitnya Perpres tersebut.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Jumat, 27 Agustus 2021 - 10:36 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang rencana Peraturan Menteri (Permen) mengenai rancangan peraturan menteri (Permen) yang harus mendapatkan persetujuan presiden. Perpres ini muncul dinilai akibat dari ego sektoral antara kementerian di bawah kepemimpinan Jokowi.
Adapun mengenai alasan munculnya Perpres tersebut diungkapkan oleh Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Ia menyebut bahwa ego sektoral antar kementerian menjadi akar persoalan terbitnya Perpres tersebut.
"Kalau saya ada 2 hal tuh, satu bahwa selama ini banyak sekali peraturan itu menunjukkan ego sektoral, masing-masing mempertontonkan ini, apalagi semenjak COVID-19 ini," ungkap Trubus kepada detik.com, Kamis (26/8).
Lebih lanjut, Trubus mengatakan bahwa ego sektoral itu semakin terlihat dan tergambar di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ia lantas mengambil salah satu contoh yakni kebijakan mudik yang menjadi penyebab timbulnya Perpres.
"Mengenai mudik misalnya, itu yang satu mengeluarkan memperbolehkan mudik tapi kemudian melarang mudik," lanjut Trubus. "Tapi mudik yang bagaimana kemudian Kemenko PMK sendiri, Kemenhub sendiri, ya kan, Satgas mengeluarkan aturan sendiri, jadi gitu, itu yang menyebabkan (munculnya Perpres)."
Selain itu, Trubus juga menilai lemahnya koordinasi juga menjadi alasan terbitnya Perpres tersebut. Menurutnya, banyak sekali surat edaran hingga kebijakan antar Kementerian yang pada akhirnya saling tumpang tindih.
Jadi masing-masing kementerian, kata Trubus, ingin menunjukkan eksistensinya. Kemudian, ia juga melihat bahwa adanya carut-marutnya di Istana, dan itu lah yang mengindikasikan lemahnya dalam hal koordinasi. "Kemudian antar menteri ini saling bersaing, bukan kolaborasi, saling berkompetisi, itu kayak pamer kekuatan ini yang paling ini, yang paling ini," imbuhnya.
Tidak hanya itu, Trubus juga menyebut ada indikasi lain sehingga muncul Perpres "Permen Wajib Disetujui Presiden" yakni menunjukkan kelemahan Jokowi. Menurutnya, Perpres itu tidak ada urgensinya, namun menjadi penting karena kontrol yang tidak baik dari Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin kepada kementerian.
Kemudian, Trubus juga menyebut munculnya Perpres tersebut dikarenakan peraturan yang kerap berubah-ubah dari kementerian. "Aturan isi apa kepala daerah sampai bingung, belum dilaksaakan, belum disosialisasikan ke masyarakat sudah berganti lagi, jadi itu akar penyebabnya," tandas Trubus.
(wk/tiar)
