DPR kembali menjadi perbincangan publik terkait dengan pengadaan multivitamin senilai Rp2 miliar. Lantaran banyak disoroti, Sekjen DPR akhirnya mendengarkan masukan publik.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 02 September 2021 - 18:13 WIB
WowKeren - Belakangan, publik digegerkan dengan wacana pengadaan multivitamin senilai Rp2 miliar untuk anggota DPR. Berdasarkan pos anggaran lpse.dpr.go.id, pengadaan tersebut diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.
Mengetahui banyak disorot oleh publik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan bahwa lembaganya memutuskan untuk membatalkan pengadaan multivitamin senilai Rp2 miliar. Ia pun menegaskan bahwa multivitamin tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi DPR.
"Kami memang melakukan pengadaan vitamin dengan pagu anggaran sekitar Rp2,09 miliar dengan menggunakan lelang cepat didapatkan pemenang dengan angka Rp1,7 miliar," terang Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/9). "Namun setelah mendengar masukan publik, maka pada Kamis pagi, saya putuskan untuk dibatalkan."
Kemudian, Indra menjelaskan bahwa pada awalnya, pengadaan multivitamin itu akan diberikan kepada pegawai dan staf di lingkungan Sekjen DPR yakni sekitar 1.308 Aparatur Sipil Negara (ASN), 1.486 petugas pengamanan dalam, 4.344 tenaga ahli dan staf ahli, serta 718 petugas kebersihan taman. Dengan begitu ada sekitar 7.856 paket berupa multivitamin yang rencananya diberikan pada Juli lalu.
Menurut Indra, pengadaan multivitamin tersebut benar-benar tidak ada kaitannya dengan DPR. Hal ini dikarenakan para anggota DPR telah memiliki asuransi sendiri-sendiri. Pengadaan multivitamin itu disebut untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekitar DPR.
Lebih lanjut, Indra mengatakan bahwa pengadaan multivitamin itu dilatarbelakangi oleh angka kasus COVID-19 di lingkungan sekitar DPR sangat tinggi. Selain itu, menurutnya, pengadaan multivitamin itu juga sebagai kebutuhan persiapan isolasi mandiri atau isoman yang dilaksanakan Sekjen DPR di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat.
Tak hanya pengadaan multivitamin, Indra menuturkan bahwa lembaganya juga membatalkan pengadaan perangkat kesehatan, salah satunya kebutuhan di Pelayanan Kesehatan DPR. Selanjutnya, hal tersebut akan direvisi oleh DPR.
"Kami akan revisi karena laboratorium darah di Yankes DPR sudah sangat tua dan sering tidak bisa digunakan," pungkas Indra. "Karena itu akan kami revisi untuk revitalisasi perangkat lab di Pelayanan Kesehatan DPR."
(wk/tiar)
