WowKeren - Korea Utara kembali membuat negara tetangganya geger. Pada Selasa (28/9) pagi, negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un tersebut menembakkan sesuatu yang diyakini merupakan rudal balistik.

Ini merupakan peluncuran kedua dalam bulan ini. Pejabat pemerintah Jepang mengatakan jika proyektil telah jatuh ke perairan di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.

Hal senada juga disampaikan oleh Korea Selatan. Korea Selatan mengatakan Korea Utara menembakkan proyektil tak dikenal sekitar pukul 06:40 ke laut lepas pantai timurnya dari lokasi pedalaman.

Menindaklanjuti langkah ini, perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk memastikan keselamatan lalu lintas laut dan udara dan bersiap untuk beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi. "Kami meningkatkan upaya pengawasan dan menganalisis situasi," katanya kepada wartawan.

Adapun Korea Utara meluncurkan kembali rudal balistiknya selang beberapa hari setelah adik Kim, Kim Yo Jong, membukakan pintu untuk pertemuan puncak antar-Korea. Adik perempuan Kim Jong Un tersebut juga mengkritik apa yang dia sebut "penumpukan senjata" oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Sebelumnya, pada pertengahan September lalu, Korea Utara telah menembakkan dua rudal balistiknya ke perairan dalam zona ekonomi eksklusif Jepang sebagai uji coba pertama penembakan senjata semacam itu dalam hampir enam bulan. Menurut analisis Jepang, kedua rudal itu mencapai ketinggian sekitar 50 kilometer dan terbang sekitar 750 km sebelum jatuh di perairan Semenanjung Noto.

Peluncuran ini memicu kekhawatiran baru di Jepang. Hal itu mengingat negara itu kini tengah bersiap untuk menantikan pemerintahan baru setelah pemilihan kepemimpinan partai penguasa terbesarnya pada hari Rabu.

Sementara itu pada Senin (26/9), Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song, mengatakan di New York bahwa kepemilikan senjata sesuai dengan "hak membela diri yang benar" telah membantu untuk mencegah ancaman dari Amerika Serikat dan mencegah perang di Semenanjung Korea. Utusan itu juga mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan "kebijakan bermusuhan" terhadap Pyongyang.