WowKeren - Jepang ternyata mempunyai kebijakan penerimaan siswa baru sekolah menengah yang cukup mengejutkan. Bahkan kebijakan ini sampai tak segan "mengorbankan" calon siswi demi menyeimbangkan rasio siswa dan siswi di sebuah sekolah.

Merujuk pada sejarah pendidikan Jepang, banyak sekolah umum di Tokyo mulai menerapkan kebijakan 50 persen siswa dan 50 persen siswi dalam sebuah kelas. Kebijakan ini diterapkan setelah Perang Dunia II yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan warga perempuan mendapatkan haknya menempuh pendidikan.

Pada awalnya kebijakan ini berhasil menyetarakan akses pendidikan untuk kelompok laki-laki dan perempuan di Jepang. Namun masalah mulai timbul ketika calon siswi mendapat nilai kelulusan yang lebih tinggi di ujian masuk sehingga sekolah sampai tega menolak mereka demi tetap memastikan rasio 50 persen siswa dan 50 persen siswi terpenuhi.

"Sistem sekolah umum di Tokyo tidak ingin terlalu banyak murid perempuan. Jadi mereka secara sengaja menaikkan ambang batas ujian masuk untuk siswi dibandingkan siswa," terang Yasuko Sasa, salah satu pengacara yang memprotes kebijakan tak adil ini, kepada VICE World News.

"Jenis kelamin seharusnya tidak berpengaruh apa-apa terhadap kelulusan ujian masuk siswa," imbuh Yasuko, dikutip pada Kamis (7/10). "Namun sekarang hal itu malah menjadi faktor terpenting dalam ujian masuk siswa."

Melansir VICE World News, ketika pertama kali kebijakan ini ditetapkan, terdapat sekolah yang menerapkan rasio 3:1 untuk murid laki-laki dan perempuannya. Hal ini masih berkaitan dengan budaya sebelum perang dunia, di mana murid perempuan mendapat kesempatan bersekolah yang lebih rendah ketimbang rekan pria mereka.

Sementara saat ini lebih dari setengah sekolah umum di Tokyo menerapkan rasio 50:50 untuk siswa dan siswi mereka, demikian disampaikan dinas pendidikan setempat. Sementara itu masih ada beberapa sekolah yang mengalokasikan 10 persen kuota mereka untuk murid laki-laki, baru 90 persen sisanya dibagi rata antara siswa dan siswi.

Kebijakan ini, menurut Presiden Asosiasi Nirlaba Pendidikan Perempuan Jepang, Yasuko Muromatsu, berkaitan dengan pandangan Jepang. "Laki-laki dipandang sebagai norma pendidikan. Panutan siswa, guru, hingga kepala sekolah, semua 'diistimewakan' untuk laki-laki di Jepang, tidak seperti negara lain yang memiliki banyak pendidik perempuan," kata Yasuko.

"Posisi pemimpin ditakdirkan untuk laki-laki, begitulah yang diproyeksikan sekolah," imbuh Yasuko. Karena itulah diberlakukan kebijakan rasio 50:50 untuk siswa dan siswi, yang sayangnya kini "dipersulit" dengan dinaikkannya ambang batas nilai ujian masuk bagi calon murid perempuan.

Tak main-main, selisih nilai akhir antara calon siswa dan siswi bisa mencapai 243 poin. Bagi calon murid perempuan yang gagal masuk sekolah umum, pilihannya hanya dua, yakni bersekolah di institusi swasta yang dibanderol dengan biaya mahal, atau masuk di sekolah umum dengan peringkat lebih rendah.