WowKeren - Meski vaksin COVID-19 telah menyebar ke banyak negara, namun tingkat pendistribusiannya hingga kini masih belum merata. Di satu sisi, ada negara yang mulai mengambil langkah untuk menyuntik dosis ketiga namun di lain sisi ada negara-negara yang masih menjerit lantaran belum menerima dosis bahkan untuk yang pertama.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun geram melihat kondisi ini. Pada Kamis (7/10), Ketua PBB Antonio Guterres terang-terangan menyebut "perampasan" akses vaksin yang dilakukan oleh negara-negara kaya sebagai langkah yang bodoh dan tidak bermoral. Sebab apa yang mereka lakukan justru akan mencekik akses negara-negara miskin ke vaksin yang mana hal itu justru berisiko merusak pertahanan manusia terhadap pandemi.

WHO mengatakan setiap negara yang telah sepenuhnya mengimunisasi lebih dari 40 persen penduduknya melakukan terlalu sedikit untuk menghentikan krisis COVID-19. Pasalnya, mereka harus memastikan dosis diberikan ke negara-negara yang justru dibiarkan memiliki risiko tinggi untuk terjangkit penyakit itu. "Ketidaksetaraan vaksin membantu dan mendukung pandemi COVID-19," kata Guterres dalam konferensi pers virtual bersama kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Guterres menegaskan bahwa pembatasan akses vaksin yang dilakukan oleh negara-negara kaya membuat distribusi menjadi tidak merata. Kondisi ini justru berpotensi menghambat pemulihan yang saat ini tengah digencarkan.

"Ini memungkinkan varian untuk berkembang dan menjadi liar," tegasnya. "Mengutuk dunia dengan jutaan kematian dan memperpanjang perlambatan ekonomi yang dapat menelan biaya triliunan dolar."

Padahal, meskipun negara maju menyuntik warganya dengan dosis ketiga namun jika di belahan dunia lain masih ada yang belum divaksin, bukan tidak mungkin hal ini justru akan memunculkan varian baru. Yang mana, dikhawatirkan varian baru ini akan kebal vaksin.

"Semua upaya vaksinasi yang dilakukan di negara maju untuk memvaksinasi seluruh populasi, satu, dua atau tiga kali, semua upaya itu akan gagal dan orang-orang ini tidak akan terlindungi," tegasnya lagi. "Jadi distribusi vaksin yang tidak adil bukan hanya masalah tidak bermoral. Ini namanya bodoh."