Setelah pengumuman hasil seleksi PPPK Guru Tahap I, mulai muncul pertanyaan dari publik mengenai CPNS 2022. Apalagi kini muncul isu bahwa pemerintah akan meniadakan perekrutan CPNS 2022.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 12 Oktober 2021 - 14:21 WIB
WowKeren - Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap I pada 8 Oktober lalu. Ada sekitar 173.329 peserta yang lolos PPPK Guru Tahap I itu.
Akan tetapi, kini beredar kabar bahwa pada tahun 2022 mendatang, pemerintah tidak akan lagi membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini tentunya menjadi perbincangan publik. Mengenai kabar ini, pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun telah memberi tanggapan.
Kini, giliran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo yang memberikan penjelasan mengenai isu tidak adanya CPNS 2022. Tjahjo menerangkan bahwa CPNS 2022 bukan tidak ada, hanya saja pembukaannya dibatasi sesuai kebutuhan.
"Kalau tahun depan pengertian tidak ada, itu bukan nggak ada sama sekali, tapi pengurangan sesuai kebutuhan, 'Oh, kantor saya perlu tenaga analis, tenaga komputer'," terang Tjahjo setelah mengisi seminar di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/10).
Lebih lanjut, Tjahjo menuturkan bahwa penerimaan CPNS ke depannya akan mementingkan kebutuhan. Ia menegaskan bahwa PPPK akan lebih diperbanyak. Menurutnya, saat ini sudah ada 4,2 ASN, namun 1,6 juta masih tenaga administrasi, sekarang sudah menyerap satu juta pendaftaran untuk PPPK Guru.
"Tapi itu pun juga belum maksimal. Nah, ke depan, ini harus semakin penerimaan pegawai sesuai kebutuhan," papar Tjahjo. "Kalau dulu yang meninggal lima, masuk seratus. Ini yang menjadikan stuck."
Selain itu, Tjahjo juga menegaskan bahwa nantinya tidak akan ada lagi perekrutan tenaga honorer. Semuanya akan dialihkan menjadi PPPK, terutama profesi guru. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
"Ke depan akan lebih banyak yang PPPK ini. Toh, kebijakannya juga sama kok, gaji, tunjangan sama," tandas Tjahjo. "Kalau sekarang 1 juta guru (PPPK) ini sebenarnya guru yang benar-benar bisa mengajar, guru SD, SMP, madrasah, dan sebagainya."
(wk/tiar)
