Aparat kepolisian tampak mengawal para peserta aksi unjuk rasa pada Kamis (28/10) hari ini dengan kendaraan bermotor. Selain itu, aparat juga berjaga di sejumlah titik area Jalan Merdeka Selatan.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 28 Oktober 2021 - 14:26 WIB
WowKeren - Sejumlah elemen mahasiswa dan buruh turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta dalam momen Hari Sumpah Pemuda pada Kamis (28/10) hari ini. Aksi unjuk rasa ini juga digelar untuk memperingati tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Para peserta aksi berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Melansir CNN Indonesia, sejumlah massa juga membawa spanduk dengan beragam tulisan, salah satunya berbunyi "Mosi Tidak Percaya Kepada DPR RI dan Pemerintahan Jokowi Ma'ruf, Jokowi Mundur!"
Aparat kepolisian pun tampak mengawal para peserta aksi dengan kendaraan bermotor. Selain itu, aparat juga berjaga di sejumlah titik area Jalan Merdeka Selatan.
Sementara itu, peserta aksi hari ini mengusung 13 tuntutan untuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam masa dua tahun pemerintahannya, Jokowi dan Ma'ruf dinilai gagal menyejahterakan rakyat.
Ke-13 tuntutan tersebut dibagikan oleh akun Twitter @FraksiRakyatID. Yang pertama adalah mencabut Omnibus Law dan seluruh PP turunannya.
Tuntutan kedua adalah menolak penghapusan upah sektoral dan memberlakukan kenaikan UMK 2022 sebesar 15 persen. Yang ketiga ada menyetop PHK sepihk dan memberikan jaminan kepastian kerja serta kebebasan berserikat. Tuntutan keempat adalah menyetop kriminalisasi dan penangkapan aktivis.
Kemudian tuntutan kelima adalah memberikan persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) dan buruh migran. Yang keenam adalah menjamin dan melindungi kaum buruh di sektor industri pariwisata, perhotelan, pertambangan, perkebunan, perikanan, kelautan, konstruksi, transportasi, serta driver online.
Lalu tuntutan ketujuh adalah mengusut tuntas kasus korupsi BPJS TK dan korupsi bansos COVID-19. Yang kedelapan adalah menolak pemberangusan pegawai KPK dan mempekerjakan kembali puluhan pegawai yang telah dipecat karena tak lulus TWK.
Yang kesembilan, pemerintah didesak unyuk menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah. Yang kesepuluh, pemerintah dituntut untuk melaksanakan reforma agraria sejati.
Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk menggratiskan biaya pendidikan di masa pandemi, serta menghentikan kapitalisasi dan komersialisasi sistem pendidikan. Sedangkan tuntutan terakhir adalah mewujudkan demokratisasi dan kebebasan berekspresi seluruh kampus.
(wk/Bert)
