Pemerintah sendiri diketahui telah menurunkan batas tertinggi tes PCR COVID-19 di wilayah Jawa-Bali menjadi Rp 275 ribu dan di luar Jawa-Bali menjadi Rp 300 ribu.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 30 Oktober 2021 - 20:03 WIB
WowKeren - Tes PCR untuk skrining COVID-19 kini kerap dijadikan bahan diskusi usai pemerintah menjadikannya syarat penerbangan di Jawa-Bali. Pemerintah sendiri telah menurunkan batas tertinggi tes PCR di Jawa-Bali menjadi Rp 275 ribu dan di luar Jawa-Bali menjadi Rp 300 ribu.
Menurut anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, tes PCR seharusnya digratiskan untuk seluruh masyarakat. Pasalnya, PCR merupakan barang publik. Robert menjelaskan posisi PCR sama dengan Vaksin COVID-19 yang menjadi bagian dalam upaya pencegahan penularan virus.
"Dan pandemi COVID-19 saat ini masih bencana nasional non-alam, jadi sangat jelas bahwa ini adalah barang publik," ujar Robert dalam diskusi di kanal MNC Trijaya FM pada Sabtu (30/10).
Lebih lanjut, Robert menjelaskan bahwa PCR sebagai barang publik harus memenuhi sejumlah persyaratan. Yang pertama adalah memperhatikan kemampuan membayar masyarakat.
"Jika ada sebagian atau semua masyarakat tidak berada dalam kemampuan optimal, maka kemudian negara harus masuk. Lewat instrumen apa? Ya subsidi," paparnya. "Bahkan kalau barang publik murni, ini seharusnya digratiskan."
Terkait batas tertinggi tarif tes PCR yang telah diturunkan pemerintah, Robert menilainya masih tidak memperhatikan kemampuan masyarakat. Menurutnya, PCR sebagai barang publik seharusnya digratiskan.
"Harga ini tidak memperhatikan kemampuan masyarakat. Kalau kita bicara barang publik, sekarang ada vaksin program, mestinya ada PCR program. Jadi mestinya gratis atau ditanggung negara," katanya.
Meski demikian, Robert memaklumi jika masyarakat masih harus membayar tes PCR jika mempertimbankan kemampuan keuangan negara yang makin berat. "Tapi ya harus dilihat titik temunya, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Kalau dengan harga sekarang, kita tahu semua banyak masyarakat mengeluhkan masih kemahalan," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, juga mendesak pemerintah memberikan subsidi dengan menggratiskan tes PCR. Hal ini disampaikan Suryadi menanggapi rencana pemerintah yang disebut akan menerapkan syarat wajib tes PCR ke semua moda transportasi.
"Jika semua harus PCR, maka PKS minta PCR digratiskan menggunakan subsidi dari BPJS Kesehatan," tegasnya.
(wk/Bert)
