WowKeren - Thailand kembali panas dengan adanya aksi massa menuntut reformasi sistem kerajaan atau monarki di negara tersebut. Protes semakin keras digemakan setelah Mahkamah Konstitusi mengelompokkan aksi tuntutan reformasi monarki ini sebagai upaya menggulingkan monarki konstitusional.

Ratusan pengunjuk rasa mengabaikan larangan dari otoritas setempat dan menggelar aksi di Ibu Kota Bangkok. Mereka memprotes lantaran tiga pemimpin unjuk rasa dituding berniat menggulingkan monarki konstitusional, meski ketiganya juga tidak dikenai hukuman pidana apapun.

Namun seruan reformasi sistem monarki ini tidak terlalu ditanggapi oleh pemerintah Thailand. Terbukti dari Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha yang mengingatkan agar amandemen konstitusi dilakukan tanpa menyentuh kerajaan.

Instruksi agar Kerajaan Thailand tidak tersentuh dalam amandemen konstitusi disampaikan PM Prayuth saat memimpin rapat kabinet di Krabi. Rapat pun diselenggarakan menyusul RUU amandemen piagam "konstitusi rakyat" yang tengah dirumuskan di Parlemen Thailand dan akan diputuskan untuk dilanjutkan atau tidak pada Rabu (17/11) hari ini.

Sumber anonim dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Prayuth meminta Parlemen mengecualikan tiga komponen, yakni negara, agama, dan monarki. "Negara, agama dan monarki harus tetap (utuh). Anggota parlemen tidak boleh bertindak dengan cara yang mempengaruhi institusi kerajaan," jelas sumber tersebut, dilansir dari Bangkok Post.

Prayuth juga menegaskan anggota parlemen untuk tetap memperhatikan resolusi dan program partai ketika hendak memberikan suara terkait RUU amandemen konstitusi tersebut. Setelah rapat, Prayuth dilaporkan menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil PM sekaligus pemimpin Partai Palang Pracharath (PPRP) yang berkuasa, Prawit Wongsuwon, serta Menteri Dalam Negeri Thailand, Anupong Paojinda.

Sikap Prayuth yang sangat melindungi Kerajaan Thailand ini memang kerap menjadi sorotan, setidaknya oleh publik negara itu sendiri. Pasalnya masyarakat menilai berbagai kebijakan yang dibuat Prayuth perlahan menggeser sistem pemerintahan Thailand kembali ke sistem monarki absolut.

"Kami tidak (ingin) menggulingkan negara ini. Reformasi bertujuan untuk membuat semua menjadi lebih baik!" seru Thatchapong Kaedam selaku pemimpin aksi massa pada Minggu (14/11) kemarin. Demonstran juga terlihat membawa poster, "Reformasi tidak berarti menggulingkan".

Demonstrasi pun diwarnai bentrok dengan polisi yang berjaga. Pusat Gawat Darurat Erawan melaporkan setidaknya dua orang terluka akibat aksi tersebut, salah satunya tertembak hingga berdarah di bagian dadanya akibat terjangan peluru karet dari polisi.