Taliban berjanji akan melindungi hak perempuan Afghanistan. Namun kini Taliban malah melarang tayangnya sinetron yang dibintangi aktris, begitu pula pembaca berita perempuan wajib memakai hijab.
- Elvariza Opita
- Rabu, 24 November 2021 - 15:18 WIB
WowKeren - Sejak kembali berkuasa di Afghanistan, Taliban sudah berjanji untuk tidak bersikap represif serta inklusif. Taliban berjanji akan memperhatikan kesetaraan hak setiap warga, terutama untuk perempuan dalam bekerja dan bersekolah.
Namun kebijakan terbaru Taliban tampaknya menyimpang dari janji tersebut. Sebab pemerintahan Taliban baru-baru ini menerapkan larangan ketat untuk media Afghanistan, termasuk dengan tidak boleh menayangkan sinetron alias drama televisi yang melibatkan aktris.
Selain itu, Taliban juga menginstruksikan pembawa berita wanita di Afghanistan untuk menggunakan "hijab Islami". Poin-poin ini tercantum di sembilan aturan oleh Kementerian Kebaikan dan Kebajikan Afghanistan yang ditetapkan pada Selasa (23/11) waktu setempat.
Taliban berdalih melarang media untuk menayangkan apapun yang bertentangan dengan "nilai-nilai Islam atau Afghanistan". Beberapa dekrit pun ditargetkan secara khusus untuk perempuan, sebuah langkah yang kemudian memicu rasa khawatir komunitas internasional.
"Drama-drama itu...atau program-program di mana perempuan telah berakting, tidak boleh ditayangkan," ujar Taliban dalam beleidnya, dikutip pada Rabu (24/11). Jurnalis perempuan yang tampil di depan kamera juga harus mengenakan "hijab Islami" meski tak mendefinisikan jelas maknanya apa.
Keberadaan kewajiban "hijab Islami" ini yang cukup menjadi sorotan. Pasalnya di masa pemerintahan Taliban di masa lalu, mereka juga kerap menyuarakan kewajiban serupa yang kemudian ditafsirkan secara konservatif dan berakhir melucuti hak-hak perempuan Afghanistan.
Namun di luar itu semua, Pengawas Hak Asasi Internasional Human Rights Watch (HRW) mengkritik keras kebijakan Taliban. "Hilangnya ruang untuk perbedaan dan memburuknya pembatasan bagi perempuan di media dan seni sangat menghancurkan," jelas Direktur Asosiasi Asia di HRW, Patricia Gossman, dalam pernyataannya.
Komunitas internasional pun kembali menyoroti janji Taliban untuk melindungi hak-hak perempuan sejak mengambil alih pemerintahan pada 15 Agustus 2021. Namun sikap Taliban saat ini seolah mengingatkan dengan masa pemerintahan mereka terdahulu, seperti pembatasan ketat untuk perempuan meninggalkan rumah kecuali ditemani oleh kerabat laki-laki, bahkan sekadar untuk menerima pendidikan.
(wk/elva)
