WowKeren - Sejumlah negara mengambil langkah untuk mencegah membendung lonjakan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian omicron. Salah satunya dengan memberikan dosis booster vaksin untuk warganya.

Satu demi satu negara telah mengurangi waktu tunggu mereka untuk memberikan dosis booster tersebut. Jika sebelumnya pemberian booster dilakukan dalam waktu enam bulan setelah dosis kedua, kini dipangkas menjadi hanya 3 bulan.

Hal itu sebagai tindak lanjut dari bukti awal yang menunjukan bahwa varian omicron menyebar lebih cepat dari pada pendahulunya, delta. Varian ini juga dikhawatirkan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menginfeksi orang yang divaksinasi atau pernah terinfeksi COVID-19 di masa lalu.

Padahal, pemberian dosis booster yang terlalu cepat ini bisa berpotensi membahayakan tingkat perlindungan vaksin untuk jangka panjang, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah ilmuwan. Penelitian laboratorium menunjukan bahwa vaksin COVID-19 yang pada umumnya diberikan dalam dua sosis, tidak cukup untuk menghentikan infeksi varian omicron. Oleh sebab itu, diperlukan dosis booster untuk membantunya.

Sejumlah negara yang memutuskan untuk memangkas jeda pemberian dosis booster selama 3 bulan adalah Korea Selatan, Inggris, dan Thailand. Sementara itu, Belgia menurunkannya menjadi 4 bulan sedangkan Amerika Serikat awal tahun ini mengizinkan dosis booster enam bulan.

Sejumlah negara mengurangi jeda booster menjadi lima bulan, seperti Prancis, Singapura, Taiwan, Italia, dan Australia. Selain AS, negara yang masih menerapkan jeda 6 bulan juga termasuk Afrika Selatan dan Jerman.

Lalu, ada juga negara yang hanya memberikan vaksin booster untuk mereka yang memiliki sistem kekebalan lemah dan orang tua atau rentan, seperti Spanyol dan Lituania. Finlandia telah merekomendasikan jangka waktu tiga bulan untuk kelompok berisiko. Negara ini tak yakin bahwa mempersingkat waktu untuk populasi umum akan memperlambat peningkatan rawat inap.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun menjadi lebih terbuka terkait pemberian dosis booster untuk membendung penyebaran omicron. Badan PBB itu sebelumnya mendesak negara-negara kaya untuk lebih memprioritaskan pengiriman dosis vaksin COVID-19 pertama ke negara berkembang.