Puluhan ribu PNS akan mengembalikan uang bansos yang sempat mereka terima kepada pemerintah daerah. Mentri Sosial, Tri Rismaharini pun telah menyiapkan rekening untuk pengembalian bansos.
- Amelia Nur Fatimah
- Rabu, 19 Januari 2022 - 13:06 WIB
WowKeren - Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyatakan ada sebanyak 32.568 Aparatus Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima bantuan sosial yang akan mengembalikan uang bansos kepada pemerintah daerah. Risma menyatakan Kemensos telah menyiapkan rekening untuk pengembalian bansos yang rencananya bakal dilakukan per 30 Januari mendatang.
"ASN yang dikembalikan ke daerah itu 32.568, duitnya mau dikembalikan. Saya siapkan rekening untuk pengembalian itu," kata Risma di Kantor Kemensos pada Selasa (18/1) kemarin.
Namun Risma tak menyebut rincian dana yang akan diterima oleh pemerintah dari hasil pengembalian bansos tersebut. Mantan Walikota Surabaya itu hanya menyebut pendataan PNS penerimaan bansos akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
"Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pendataan di daerah, jadi kita serahkan ke daerah masing-masing," jelas Risma.
Risma menyebut Kemensos akan menunggu pemda melakukan proses pengecekan ulang data tersebut hingga 30 Januari mendatang. Apabila pemda menyatakan 32.568 orang itu benar PNS, maka nama mereka akan dicoret dari data penerima bansos dan diminta mengembalikan dana yang sudah terlanjur mereka terima.
Dengan begitu, pengembalian dana baru akan dimulai pada 31 Januari. Tapi, Risma tak menyebutkan rincian ataupun total dana yang akan diterima dari puluhan ribu PNS itu.
Seperti diketahui, sebelumnya Kemensos menemukan ada sebanyak 31.624 PNS aktif yang terdaftar sebagai penerima bansos dari Kementerian Sosial. Temuan itu didapati ketika Kemensos melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada November tahun 2021 lalu.
Kemudian setelah pemutakhiran DTKS pada Januari 2022 ini, Kemensos kembali mencatat adanya PNS yang menjadi penerima bansos. Mereka bertambah menjadi 32.568 orang.
Ketika itu, Risma menyebut puluhan ribu PNS tersebut menerima bansos dalam rentang waktu beragam, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Mereka menerima berbagai jenis bansos. Ada yang menerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), ada pula yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemensos juga menemukan bahwa mayoritas PNS dalam data itu masih aktif menjabat. Temuan tersebut tersebar di 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. PNS yang mendapat bansos diketahui memiliki progesi beragam. Mulai dari dosen, PNS, hingga tenaga medis.
(wk/amel)
