Peristiwa banjir di Provinsi Henan, Tiongkok, nyatanya menyimpan kejahatan yang dilakukan para pejabatnya. Salah satunya soal kasus kematian 139 korban banjir yang sengaja disembunyikan.
- Amelia Nur Fatimah
- Senin, 24 Januari 2022 - 17:24 WIB
WowKeren - Para pejabat provinsi dengan sengaja tidak melaporkan atau menyembunyikan 139 kematian korban bencana banjir Henan tahun lalu yang sempat menjadi perhatian dunia. Hal itu diungkap oleh pemerintah pusat negara Tiongkok. Pihak berwajib pun kini telah menangkap para pejabat yang terlibat.
Badan pemerintah tertinggi Tiongkok, Dewan Negara, mengatakan telah meninjau penyelidikan atas bencana tersebut. Mereka menetapkan pejabat dan otoritas lokal dan provinsi bersalah karena kelalaian dan melalaikan tugas. Delapan pejabat ditahan oleh polisi sementara 89 lainnya telah dihukum.
Pemimpin penyelidik banjir Henan menyelipkan kritik pedas dalam penilaiannya terhadap pejabat lokal. Ia menuduh mereka "sangat kurang kesadaran akan risiko", dan memiliki "pemikiran yang lumpuh" dalam hal mengindahkan peringatan hujan deras yang tidak normal.
Dalam minggu-minggu setelah banjir, jumlah korban tewas mencapai 99 selama beberapa hari sebelum pejabat mengumumkan 302 korban tewas dan 50 hilang . Namun dalam sebuah pernyataan yang diposting online, dewan negara bagian menuduh pejabat kota dengan sengaja menghalangi dan menahan laporan hingga 139 kasus. Para pejabat seharusnya membuat laporan harian tetapi malah menyembunyikan atau menunda pelaporan mereka yang tewas dan hilang dalam bencana.
Dengan laporan tersebut, angka kematian akhir resmi menjadi 398, dengan lebih dari 95% terjadi di kota Zhengzhou. Sementara itu, dalam konferensi pers terpisah, pejabat investigasi mengatakan kasus yang disembunyikan termasuk 75 di kota Zhengzhou, 49 di kabupaten, dan 15 di kotapraja.
Kepala investigasi mengatakan 23 orang tewas dalam tanah longsor dan banjir di Xingyang, dan lima orang tewas dalam ledakan yang disebabkan oleh banjir di pembangkit listrik Dengfeng.
"(Pihak lokal dan pejabat pemerintah) tidak secara jujur melaporkan penyebab kematian yang sebenarnya, dan secara ilegal menggunakan dana subsidi rekonstruksi pascabencana untuk memberi kompensasi kepada keluarga yang meninggal," kata pejabat tersebut.
"Meskipun bencana dipicu oleh cuaca ekstrem, banyak masalah dan kekurangan yang terungkap. Kelemahan juga ada pada berbagai tingkat di banyak bagian negara, [penyelidikan] mencatat, mendesak perhatian dan tindakan yang solid untuk memperbaikinya,” pungkasnya.
Setelah bencana terjadi, muncul kecurigaan luas bahwa jumlah korban tewas lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Pasalnya penduduk memposting orang-orang terkasih yang hilang secara online dan pihak berwenang memblokir akses ke lokasi bencana, termasuk untuk peringatan sementara.
(wk/amel)
