Presiden Joko Widodo memiliki rencana untuk berkeman di lokasi titik nol calon Ibu Kota Negara (IKN) baru. Rencana itu terungkap lewat pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.
- Amelia Nur Fatimah
- Sabtu, 05 Februari 2022 - 09:00 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo konsisten menunjukkan dukungannya pada rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimatan Timur. Kali ini, Presiden Jokowi bahkan kabarnya akan melakukan kemah dan bermalam di titik nol calon Ibu Kota Negara baru.
Rencana tersebut diungkap oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Ia mengungkapkan bahwa rencana camping ini merupakan bukti keseriusan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Pak Presiden akan bermalam, berkemah di titik nol (IKN). Waktunya masih diatur. Tapi tidak lama lagi," ungkap Isran Noor melansir dari keterangan tertulis di situs web Pemprov Kaltim, beberapa waktu lalu.
Dalam keterangan tersebut, rencana berkemah di titik nol sudah disampaikan Jokowi kepada Isran dalam rapat singkat di VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan usai pengukuhan PBNU di Balikpapan Sport Center and Convention Dome Balikpapan, Senin (31/1).
"Kami rapat hanya tiga orang. Pak Presiden, Menteri Sekretaris Negara dan saya," sebutnya.
Kami rapat hanya tiga orang. Pak Presiden, Menteri Sekretaris Negara dan saya," pungkas Isran Noor.
Tak hanya sekedar berkemah di titik nol IKN, Jokowi nantinya juga akan memanfaatkan waktunya untuk bertemu para tokoh adat di Kaltim. Mulai tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis dan Jawa.
Isran Noor rencananya juga akan menampilkan sejumlah karya seni budaya dari beragam suku di Kalimantan Timur. Selain itu juga akan dilakukan doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Sepaku.
Isran Noor meminta kepada siapa pun Sekda yang terpilih nantinya agar segera berkoordinasi dengan pihak Istana Negara di Jakarta untuk mempersiapkan rencana tersebut. Isran Noor juga mengaku sudah mendapat kepastian bahwa seluruh proses penyelenggaraan acara akan dibiayai oleh Sekretariat Negara. Sementara pengaturan lokasinya akan ditentukan oleh Kementerian PUPR, TNI dan Polri.
