Profesor studi Korea Utara di Universitas Kyungnam di Seoul, Lim Eul-chul, mengatakan pemilihan presiden Korea Selatan pada hari Rabu pekan ini tampaknya menimbulkan kecemasan di Pyongyang.
- Bertilia Puteri
- Senin, 07 Maret 2022 - 13:29 WIB
WowKeren - Korea Utara mengaku tengah melakukan "ujian penting lainnya" terhadap pengembangan satelit pengintai pada Minggu (6/3). Meski demikian, para analis memperingatkan bahwa hal tersebut bisa saja merupakan peluncuran rudal balistik terselubung.
Sejak Januari lalu, Pyongyang dilaporkan telah melakukan uji coba serangkaian persenjataan terlarang. Korut mengklaim telah meluncurkan apa yang diklaim sebagai komponen "satelit pengintai" pekan lalu.
"Administrasi Pengembangan Ruang Angkasa Nasional (NADA) DPRK (Republik Rakyat Demokratis Korea) dan Akademi Ilmu Pertahanan melakukan tes penting lainnya pada hari Sabtu di bawah rencana pengembangan satelit pengintai," tulis kantor berita KCNA. "Melalui pengujian, NADA mengkonfirmasi keandalan transmisi data dan sistem penerimaan satelit, sistem komando kontrolnya dan berbagai sistem kontrol berbasis darat."
Sementara itu, pihak Korea Selatan telah menyatakan bahwa mereka percaya tes tersebut sebenarnya adalah peluncuran rudal balistik. Adapun Korut melaksanakan tes tersebut hanya beberapa hari sebelum Korsel menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Rabu (9/3) mendatang.
Sementara itu, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul, Yang Moo-jin, menilai bahwa dua tes yang dilakukan Korut bulan ini mungkin saja merupakan pesan untuk Washington. Hal itu dinilai bisa menjadi cara bagi Pyongyang untuk secara implisit mencari konsesi sehingga Korea Utara tidak harus melewati "garis merah" peluncuran peluru kendali balistik antar-benua alias Intercontinental ballistic missile (ICBM).
"Karena satelit dan ICBM sama di dalam dan di luar, peluncuran satelit akan membawa semenanjung Korea kembali ke puncak ketegangan yang terlihat pada 2017," jelas Yang.
Pyongyang diketahui telah mematuhi moratorium pengujian ICBM dan senjata nuklir sejak pemimpin Kim Jong Un memulai serangkaian keterlibatan diplomatik tingkat tinggi dengan Presiden Donald Trump pada 2017. Meski demikian, pembicaraan tersebut kemudian gagal meski Presiden Joe Biden telah menawarkan diskusi lanjutan.
"Ada ketidakpastian bagi Korea Utara jika melewati garis merah karena tidak tahu bagaimana pemerintahan Biden akan merespons," kata Park Won-gon, profesor di Ewha Womans University di Seoul.
Di sisi lain, profesor studi Korea Utara di Universitas Kyungnam di Seoul, Lim Eul-chul, mengatakan pemilihan presiden Korea Selatan pada hari Rabu pekan ini tampaknya menimbulkan "kecemasan atas keamanannya" Pyongyang. Salah satu dari dua kandidat terdepan, yakni mantan jaksa Yoon Suk-yeol dari oposisi People Power Party, telah mengancam akan melakukan serangan pendahuluan pada Korut jika diperlukan.
"Sepertinya Pyongyang memandang sulit untuk mengharapkan kemajuan dalam hubungan antar-Korea terlepas dari siapa yang menjadi presiden dan sangat percaya bahwa memperkuat pertahanan diri adalah yang terbaik," ujar Lim.
(wk/Bert)