Perempuan di jepang nyatanya masih harus menghadapi sejumlah masalah soal kesetaraan gender. Hal itu di antaranya terkait masalah partisipasi tenaga kerja hingga kesetaraan upah.
- Amelia Nur Fatimah
- Selasa, 08 Maret 2022 - 20:50 WIB
WowKeren - Setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional alias International Women's Day. Di tengah seruan kesetaraan gender, nyatanya isu-isu mengenai partisipasi perempuan di masyarakat masih terus muncul. Termasuk di negara maju seperti Jepang.
Melansir studi yang dilakukan The Asahi Shimbun, partisipasi perempuan nyatanya masih rendah di 47 prefektur Jepang, terutama dalam politik dan manajemen. Di mana kesetaraan upah juga terus tertinggal.
Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan sangat kurang terwakili dalam politik nasional, terhitung 10,6 persen dari semua anggota dewan prefektur. Dimana prefektur Yamanashi memiliki rasio terendah di negara itu sebesar 2,8 persen, atau hanya satu wanita di majelis prefektur yang beranggotakan 36 orang.
Hokkaido menduduki puncak daftar jumlah tahun gubernur perempuan menjabat selama 50 tahun terakhir. Selain pulau utama paling utara, hanya Tokyo dan lima prefektur lain yang memiliki atau pernah memiliki gubernur perempuan.
Dalam kategori ekonomi, Prefektur Tokushima memiliki rasio wanita tertinggi di negara ini dalam posisi manajerial. Tetapi angkanya juga tetap hanya berada pada 20,1 persen.
Kesenjangan gender dalam partisipasi tenaga kerja di Prefektur Kochi menjadi yang terkecil. Tetapi sayangnya upah yang diterima perempuan untuk pekerjaan mereka mencapai 73,4 persen dari upah untuk laki-laki yang melakukan pekerjaan yang sama di prefektur tersebut.
Forum Ekonomi Dunia memasukkan Jepang ke peringkat 120 dari 156 negara yang tercakup dalam peringkat kesetaraan gender global pada tahun 2021. Analisis statistik pemerintah mencakup 12 indikator untuk empat kategori besar politik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Asahi Shimbun menggunakan data terbuka pemerintah untuk menentukan peringkat tingkat partisipasi perempuan di setiap prefektur melalui sejumlah indikator. Di antaranya seperti angkatan kerja, upah yang dibayarkan untuk pekerjaan yang setara, dan keterwakilan dalam majelis prefektur.
Semakin tinggi angkanya, semakin kecil kesenjangan atau semakin tinggi keterwakilan perempuan. Saat menghitung angka, wartawan memperoleh panduan dari Hiroshi Yoshida, seorang profesor ekonomi penuaan di Universitas Tohoku, yang menyusun indeks paritas gender sendiri.
(wk/amel)
