WowKeren - Pemerintah Thailand telah menyetujui pelonggaran terkait aturan pajak untuk aset digital. Perdagangan mata uang kripto di Thailand selama setahun terakhir telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Adapun persetujuan pada hari Selasa (8/3) tersebut diambil sebagai langkah untuk mempromosikan ekonomi digital. Menurut juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana, kabinet menyetujui dua keputusan kerajaan.

Yang pertama berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7 persen pada transaksi mata uang kripto. Sedangkan keputusan lainnya adalah mengenai Bank of Thailand yang akan membebaskan PPN atas transfer mata uang digital yang akan dikeluarkan oleh Bank of Thailand sebagai bagian dari pengujian Mata Uang Digital Bank Sentral Ritel.

Langkah-langkah tersebut mulai berlaku satu bulan setelah persetujuan kabinet atau hingga 31 Desember 2023. Tak hanya itu, kabinet juga menyetujui peraturan Kementerian Keuangan yang mengizinkan investor yang memperdagangkan aset digital hanya membayar pajak berdasarkan laba bersihnya.

Para investor diperbolehkan untuk mengurangi kerugian mereka sebelum membayar pajak atas laba bersih. Namun, metodologi ini hanya akan diterapkan pada perdagangan yang dilakukan di bursa aset digital yang beroperasi sesuai dengan peraturan SEC.

Saat ini, keuntungan yang diperoleh dari perdagangan digital dikenakan pajak pemotongan 15 persen per transaksi. Perdagangan digital yang dimaksud meliputi perdagangan mata uang kripto, penambangan Bitcoin, dan dividen atau bunga yang diperoleh dari investasi dalam mata uang kripto.

Aset digital telah dengan cepat mendapatkan momentum di Thailand selama beberapa tahun terakhir, sebagaimana laporan yang disampaikan oleh kementerian kepada kabinet. Perdagangan harian rata-rata melonjak menjadi 4,83 miliar baht dari 240 juta baht pada 2018.

Hal itu juga dibarengi dengan akun perdagangan yang melonjak menjadi sekitar 115 miliar baht nilainya dari 9,6 miliar pada 2018. Jumlah pengguna menyentuh angka 1,98 juta pada akhir 2021, naik dari 170.000 pada 2018. Menteri Keuangan Arkhom Termpittayapaisith mengatakan kabinet juga menyetujui langkah-langkah pajak untuk mendukung investasi di startup lokal yang menjadi target bisnis.