WowKeren - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) baru-baru ini ramai disorot karena meneriakkan "Jokowi 3 periode". Dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (29/3) lalu, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengaku berencana mendeklarasikan dukungan untuk masa jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo setelah Idul Fitri.

PDIP lantas menuduh adanya mobilisasi terkait seruan tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta para kepala desa mendorong kemajuan di desa masing-masing. Bukan menyampaikan aspirasi yang melanggar konstitusi.

"Mendorong kemajuan desa jauh lebih penting sebagai tugas kepala desa dibandingkan tindakan sebagian kepala desa yang sekadar menyuarakan aspirasi yang dimobilisasi terkait dengan isu-isu politik yang berpotensi melanggar konstitusi," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/3).

Kekinian, Apdesi membantah tudingan adanya mobilisasi dukungan Jokowi 3 periode. "Tidak ada mobilisasi," tutur Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Muhammad Asri Annas.

Menurut Annas, para kepala desa ingin menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Jokowi. Salah satunya adalah perubahan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.

Oleh sebab itu, Apdesi kemudian menggelar Silatnas untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh Jokowi dan juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski demikian, Annas menegaskan pihaknya tidak mendapat sokongan dana dari pemerintah untuk menggelar acara itu. Segala akomodasi untuk acara tersebut, tutur Annas, dipenuhi dari dana pribadi kepala desa atau hasil urunan para anggota Apdesi.

"Sekali lagi seperti yang disampaikan ketum dan sekjen tadi teman-teman itu datang dengan biaya sendiri jadi kalau mereka hadir, ya, sekali lagi karena aspirasi," paparnya.

Di sisi lain, Sekjen Apdesi Asep Anwar Sadat masih belum bisa mengungkapkan jumlah dana yang dihabiskan dalam acara tersebut. "Itu harus cek ke bendahara, kita belum ada pembubaran panitia tapi karena keburu ramai ini," ujar Asep.

Meski demikian, Asep membantah biaya akomodasi untuk acara tersebut menggunakan dana khusus pemerintah desa. "Rata-rata kepala desa itu kan basic-nya ada yang isinya pengusaha, ada petani, juga ada yang lainnya. Jadi tidak hanya mengandal dana dari sana, enggak etis dong misalkan kegiatan hanya untuk ongkos saja harus menggunakan hal-hal yang bersifat prinsip apalagi sesudah terkunci kode rekening untuk kegiatan pemerintahan desa, ya. Enggak gitu," tukasnya.