Protes di Uzbekistan didorong oleh perubahan konstitusi yang direncanakan yang akan mencabut status otonomi provinsi Karakalpakstan. Presiden Shavkat Mirziyoyev akhirnya membatalkan rencana amandemen konstitusi tersebut.
- Bertilia Puteri
- Senin, 04 Juli 2022 - 17:58 WIB
WowKeren - Kerusuhan terjadi di provinsi otonomi Karakalpakstan di Uzbekistan pekan lalu. Pada Senin (4/7) hari ini, pihak otoritas Uzbekistan mengonfirmasi kerusuhan tersebut telah membuat 18 orang tewas dan 243 orang mengalami luka-luka.
Pada Jumat (1/7) pekan lalu, pasukan keamanan telah menahan 516 orang kala membubarkan para pengunjuk rasa. Namun kini mayoritas telah dibebaskan.
Pada Sabtu (2/7), Presiden Shavkat Mirziyoyev membatalkan rencana untuk mengamandemen pasal-pasal konstitusi mengenai otonomi Karakalpakstan dan haknya untuk memisahkan diri. Sang Presiden juga mengumumkan keadaan darurat selama sebulan di provinsi tersebut.
Diketahui, pengunjuk rasa berbaris melalui ibu kota Karakalpakstan, Nukus, Jumat lalu dan mencoba untuk merebut gedung-gedung pemerintah daerah. Foto-foto dari Nukus yang diterbitkan oleh situs berita Kun.uz, menunjukkan barikade jalanan, truk yang terbakar dan kehadiran militer yang berat termasuk pengangkut personel lapis baja.
Sementara itu, video yang beredar di media sosial juga menunjukkan setidaknya dua orang yang terluka parah. Satu orang tampak berdarah dari perut, sementara yang lain berteriak.
Ada juga video yanng menunjukkan seorang pria muda berjongkok di dekat tubuh yang tampaknya sudah tak bernyawa di jalanan. "Ada orang sekarat," teriak pria muda yang kemudian berlari mencari perlindungan kala tembakan terdengar itu.
Di sisi lain, politisi Pulat Ahunov mengatakan kepada Reuters bahwa orang-orang tidak dapat bergerak atau mendapatkan informasi lebih lanjut karena keadaan darurat yang diberlakukan oleh pihak berwenang. Protes di Uzbekistan didorong oleh perubahan konstitusi yang direncanakan yang akan mencabut status otonomi Karakalpakstan.
Ahunov yang merupakan ketua partai oposisi Berlik, mengatakan bahwa dia mengutuk penggunaan kekuatan mematikan. "Pihak otoritas, sejak awal, seharusnya memilih dialog dan negosiasi," katanya.
Lebih lanjut, Ahunov mengaku khawatir situasi akan meningkat menjadi konflik etnis antara Uzbek dan Karakalpaks, sebuah kelompok minoritas dengan bahasa mereka sendiri. Ia mengatakan bahwa pihak otoritas telah merencanakan pertemuan publik pada hari Selasa untuk membahas situasi tersebut.
(wk/Bert)
